Hamas perlu bekerja di bawah payung PLO, kata penasihat Mahmoud Abbas
24 Agustus 2024 09:25 WIB
Arsip foto - Penasihat Presiden Palestina untuk Urusan Luar Negeri Riyad Al-Maliki ditemui di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, Senin (19/8/2024). ANTARA/Nabil Ihsan.
Jakarta (ANTARA) - Gerakan Palestina Hamas harus mengakui bahwa hanya ada satu otoritas sah Palestina, kata utusan khusus dan penasihat Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk hubungan internasional, Riyad al-Maliki.
"Agar organisasi tersebut (Hamas) dapat bekerja di bawah perlindungan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kata al-Maliki, dalam wawancara dengan Sputnik.
"Hamas harus menerima fakta bahwa hanya ada satu kepemimpinan Palestina dan hanya ada satu hukum Palestina dan hanya ada satu senjata sah Palestina yang penting," katanya lagi.
"Mereka harus mengakui bahwa PLO adalah perwakilan sah satu-satunya dari rakyat Palestina dan bahwa, jika mereka ingin beroperasi, mereka bisa melakukannya di bawah payung PLO, seperti banyak faksi dan organisasi Palestina lainnya," tambah al-Maliki.
Hamas juga tidak boleh mengabaikan hukum internasional dan resolusi PBB yang berkaitan dengan isu Palestina, lanjut pejabat tersebut.
Sumber: Sputnik
Baca juga: Hamas dan Jihad Islam tetapkan syarat kesepakatan dengan Israel
Baca juga: Pertukaran sandera dengan Hamas jadi isu utama perundingan di Kairo
Baca juga: Gedung Putih: Negosiasi gencatan senjata Gaza di Kairo "ada kemajuan"
"Agar organisasi tersebut (Hamas) dapat bekerja di bawah perlindungan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kata al-Maliki, dalam wawancara dengan Sputnik.
"Hamas harus menerima fakta bahwa hanya ada satu kepemimpinan Palestina dan hanya ada satu hukum Palestina dan hanya ada satu senjata sah Palestina yang penting," katanya lagi.
"Mereka harus mengakui bahwa PLO adalah perwakilan sah satu-satunya dari rakyat Palestina dan bahwa, jika mereka ingin beroperasi, mereka bisa melakukannya di bawah payung PLO, seperti banyak faksi dan organisasi Palestina lainnya," tambah al-Maliki.
Hamas juga tidak boleh mengabaikan hukum internasional dan resolusi PBB yang berkaitan dengan isu Palestina, lanjut pejabat tersebut.
Sumber: Sputnik
Baca juga: Hamas dan Jihad Islam tetapkan syarat kesepakatan dengan Israel
Baca juga: Pertukaran sandera dengan Hamas jadi isu utama perundingan di Kairo
Baca juga: Gedung Putih: Negosiasi gencatan senjata Gaza di Kairo "ada kemajuan"
Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
Tags: