Masyarakat diimbau jaga ketertiban dan keamanan Pemilu Legislatif
7 April 2014 16:39 WIB
Prajurit Batalion Raider 112/Kodam Iskandar Muda berupaya mengamankan kotak suara saat terjadi kerusuhan pada simulasi penanganan keamanan Pemilu Legislatif 2014 di TPS Desa Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Senin (7/4). Prajurit Kodam Iskandar Muda berupaya meningkatkan kemampuan penanggulangan keamanan guna membantu polisi jika terjadi kerusuhan atau konflik pada Pemilu Legislatif 2014. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengimbau semua elemen masyarakat, termasuk partai politik untuk menjaga Pemilu Legislatif, 9 April nanti, sehingga berjalan tertib dan aman.
"Kondisi keamanan nasional selama masa kampanye terbuka cukup kondusif. Saya harap kondisi ini bertahan sampai bergulirnya waktu Pemilu Presiden nanti," kata Suyanto, di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Senin.
Ia mengaku, selama masa kampanye terbuka, ada beberapa insiden di Aceh, Yogyakarta, dan NTT, namun semuanya telah tertangani dengan baik dan eskalasinya tidak meningkat ke skala nasional.
"Tahap awal telah dapat terlaksana dengan aman. Saya patut memberikan apresiasi tinggi untuk Kepolisian Indonesia, KPU, Bawaslu," katanya.
Ia mengatakan, situasi keamanan yang kondusif ini terjadi berkat keterlibatan semua pihak, termasuk peran aktif partai politik dan masyarakat.
"Saya harap dapat merawat kondisi keamanan yang baik ini. Kalaupun ada permasalahan, pihak-pihak terkait dapat menyerahkan penyelesaiannya pada yang berwenang dan tidak terjebak dengan praktik main hakim sendiri," katanya.
Menurut Djoko, memasuki tahap nanti pascapelaksanaan Pemilu Legislatif pasti akan ada ketidakpuasan. Apabila ada ketiidakpuasan pada calon terhadap hasil Pemilu, hendaknya protes disalurkan melalui mekanisme dan aturan yang tepat.
"Hindari main hakim sendiri dan kekerasan. Saya kira mekanisme penyaluran protes ada di kepolisian, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu," katanya.
Demikian juga dalam skrup besar parpol, apabila tidak puas pada hasil pileg hendaknya dilakukan melalui mekanisme tata cara kepada lembaga-lembaga berwenang.
"Saya, kepala Kepolisian Indonesia, ketua KPU, ketua Bawaslu menginginkan asas terhadap itu sangat penting. Menghindari kekerasan dan main hakim sendiri itu sangat penting agar Pemilu berjalan lancar," kata Suyanto.
Para pimpinan parpol dan para elemen masyarakat, kata dia, dapat menyadari harga damai, harga kerukunan dan harga kebersamaan itu tidak ada duanya.
"Salurkan pada lembaga yang tepat serta tata cara yang tepat juga. Itu inti dari pertemuan saya dengan kepala Kepolisian Indonesia, dan ketua KPU," kata dia.
"Kondisi keamanan nasional selama masa kampanye terbuka cukup kondusif. Saya harap kondisi ini bertahan sampai bergulirnya waktu Pemilu Presiden nanti," kata Suyanto, di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Senin.
Ia mengaku, selama masa kampanye terbuka, ada beberapa insiden di Aceh, Yogyakarta, dan NTT, namun semuanya telah tertangani dengan baik dan eskalasinya tidak meningkat ke skala nasional.
"Tahap awal telah dapat terlaksana dengan aman. Saya patut memberikan apresiasi tinggi untuk Kepolisian Indonesia, KPU, Bawaslu," katanya.
Ia mengatakan, situasi keamanan yang kondusif ini terjadi berkat keterlibatan semua pihak, termasuk peran aktif partai politik dan masyarakat.
"Saya harap dapat merawat kondisi keamanan yang baik ini. Kalaupun ada permasalahan, pihak-pihak terkait dapat menyerahkan penyelesaiannya pada yang berwenang dan tidak terjebak dengan praktik main hakim sendiri," katanya.
Menurut Djoko, memasuki tahap nanti pascapelaksanaan Pemilu Legislatif pasti akan ada ketidakpuasan. Apabila ada ketiidakpuasan pada calon terhadap hasil Pemilu, hendaknya protes disalurkan melalui mekanisme dan aturan yang tepat.
"Hindari main hakim sendiri dan kekerasan. Saya kira mekanisme penyaluran protes ada di kepolisian, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu," katanya.
Demikian juga dalam skrup besar parpol, apabila tidak puas pada hasil pileg hendaknya dilakukan melalui mekanisme tata cara kepada lembaga-lembaga berwenang.
"Saya, kepala Kepolisian Indonesia, ketua KPU, ketua Bawaslu menginginkan asas terhadap itu sangat penting. Menghindari kekerasan dan main hakim sendiri itu sangat penting agar Pemilu berjalan lancar," kata Suyanto.
Para pimpinan parpol dan para elemen masyarakat, kata dia, dapat menyadari harga damai, harga kerukunan dan harga kebersamaan itu tidak ada duanya.
"Salurkan pada lembaga yang tepat serta tata cara yang tepat juga. Itu inti dari pertemuan saya dengan kepala Kepolisian Indonesia, dan ketua KPU," kata dia.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014
Tags: