Tarakan (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melakukan penguatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di perbatasan Kalimantan Utara-Malaysia.

"Desa yang menjadi ujung tombak keberadaan Indonesia di daerah perbatasan harus terlihat jelas agar tidak terpengaruh sebagai wilayah perbatasan (dengan negara lain), seperti di Sebatik dan Krayan yang sangat dekat dengan Malaysia," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Utara Edy Suharto di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis.

Edy mengatakan kegiatan tersebut kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dibantu oleh Regional Management Consultant (RMC) serta Dinas PMD Provinsi Kaltara penting, untuk menguatkan peran pemerintah desa di wilayah Kaltara dalam menjalankan program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

"Dengan dibekali ilmu kita berharap ada efisiensi, ada efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa," katanya.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri Zhikrie Aswary mengatakan tujuan utama melaksanakan kegiatan ini agar pemerintahan desa memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelaksanaan tugas di desa.

Baca juga: Kemendagri dan Bank Dunia tingkatkan kapasitas aparatur desa

"Tantangan akan lebih banyak, untuk itu dari sekarang aparatur dan kelembagaan desa di Kaltara harus mempersiapkan diri agar dapat menghadapi berbagai tantangan dan masalah di pedesaan," kata Zhikrie.

Dia juga berterimakasih atas dukungan Pemprov Kaltara melalui Dinas PMD dalam melaksanakan kegiatan ini karena penting menurutnya untuk posisi Kaltara yang berbatasan langsung antarnegara.

"Kapasitas aparatur desa, kelembagaan desa termasuk masyarakat harus kita tingkatkan jangan sampai kalah dengan negara tetangga sebagai etalase Indonesia ke depannya," katanya.

Sementara itu Koordinator Provinsi P3PD Kaltara Professor Aris Ma'mun Riyadi menjelaskan program ini telah direncanakan sejak 2020, namun baru terlaksana pada tahun 2023 dengan menggandeng Bank Dunia (World Bank).

"Kaltara total lokus 447 desa, tahun 2023 sudah terlaksana di 319 desa, hingga tahun ini ada sisa 128 desa. Tahun ini juga ada dua metode, pertama tatap muka dan kedua Larning Management System (LMS)," ujarnya.

Tahun ini P3PD, katanya, lebih berfokus pada LMS menyesuaikan permintaan Bank Dunia agar meninggalkan manfaat lebih kepada 64 desa yang menjadi proyek percontohan.

"LMS dibagi dua jenis pelatihan yaitu keuangan dan perencanaan, karena banyak kasus pemerintah desa hanya mengcopy paste Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) sehingga output pelatihan ini benar-benar bisa diimplementasikan para pemerintah desa," kata Aris.

Baca juga: Mendes sebut pendamping desa wujudkan pemerintahan berbasis masyarakat
Baca juga: Sesditjen Bina Pemdes: P3PD solusi desa hadapi berbagai tantangan