Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka peluang adanya pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang dapat meningkatkan indeks inklusi dan literasi keuangan di daerahnya masing-masing.


Namun dirinya mengatakan, keputusan tersebut tergantung dari kebijakan pemerintahan selanjutnya.

"Jadi kalau ini mungkin tahun depan kita bisa bahas, tentunya dengan pemerintah yang baru. Karena amplopnya ada, bisa ditolong,” kata Airlangga saat konferensi pers Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di Jakarta, Kamis.

Sementara, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengapresiasi tanggapan Airlangga tersebut.

“Baik terima kasih Pak Menko, saya juga senang dengarnya tadi,” ujar Mahendra.

Dalam sambutan sebelumnya, Mahendra memberikan sinyal kepada Airlangga untuk dapat mengucurkan insentif kepada Pemda yang berhasil meningkatkan tingkat inklusi dan literasi keuangan di wilayahnya masing-masing.

Ia berharap bahwa Pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar dapat memberikan arahan kepada OJK dalam upaya peningkatan inklusi serta literasi keuangan nasional.

“Kami mengharapkan dukungan Bapak Menko-pemerintah secara menyeluruh untuk dapat juga memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berhasil meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masing-masing wilayah,” ucap Mahendra dalam sambutannya.

Adapun berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia tercatat 65,43 persen, dan tingkat inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan tingkat inklusi keuangan Indonesia hingga akhir 2024 mampu mencapai 90 persen.