Jakarta (ANTARA) - Lembaga penyemai nilai-nilai kemanusiaan, Maarif Institute, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal proses politik agar tetap berada di koridor yang seharusnya dalam menjunjung kepentingan rakyat.

"Kita tidak bisa lagi hanya diam menyaksikan ketidakadilan terjadi. Saatnya rakyat bersatu, bergerak bersama, dan mengawal setiap proses politik agar tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat," ujar Direktur Eksekutif Maarif Institute Andar Nubowo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pernyataan Andar tersebut menanggapi konstelasi politik yang terjadi hari ini di Indonesia. Menurut dia, sejak era reformasi, Bangsa Indonesia telah melalui perjalanan panjang untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, di mana kepentingan rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama.

Ia menegaskan Pancasila sebagai dasar negara dan panduan moral, menjadi pedoman yang mengikat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada setiap era, termasuk dalam masa demokrasi ini, suara rakyat harus menjadi yang terdepan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.

Baca juga: Menko Polhukam ajak seluruh pihak jaga stabilitas politik dan hukum

"Namun, saat ini kita menyaksikan dengan keprihatinan yang mendalam bahwa semangat ini semakin tergerus oleh berbagai kasus yang mencederai nilai-nilai Pancasila," kata dia.

Menurut dia, banyak putusan-putusan yang tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, praktik jual beli kebijakan dan jabatan, serta semakin menguatnya oligarki, partokrasi, dan plutokrasi, yang telah mengkhianati amanat reformasi dan demokrasi.

"Fenomena ini tidak hanya merusak tatanan politik nasional, tetapi juga menciptakan jurang ketidakadilan yang semakin lebar, di mana kepentingan segelintir elit politik dan ekonomi mengesampingkan aspirasi dan kebutuhan rakyat banyak," kata dia.

Oleh karena itu, Maarif Institute mengajak masyarakat untuk berdiri tegak membela Pancasila dan mengembalikannya pada posisinya yang sejati, sebagai landasan moral dan etika dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan

"Kami menolak segala bentuk manipulasi terhadap Pancasila yang bertujuan untuk melegitimasi praktik politik yang tidak adil," kata dia.

Kemudian, kata dia, menegakkan demokrasi yang berkeadilan. Artinya, demokrasi Indonesia harus dibersihkan dari praktek-praktek korupsi, oligarki, plutokrasi, dan partokrasi yang hanya menguntungkan segelintir orang.

"Demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan," kata dia.

Maarif Institute juga mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk dalam mengadili para pelaku kejahatan politik dan ekonomi yang merugikan kepentingan rakyat.

Baca juga: Haedar tekankan aktualisasi nyata Pancasila dalam berbangsa-bernegara

"Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya harus menjalankan tugasnya dengan independen, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun," kata dia.