Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyerukan kepada masyarakat agar menilai para calon kepala daerah yang membuka akses partisipasi pada kelompok rentan, terbuka menerima kritik, dan mampu mencegah dan menangani kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.

"Sebagai warga, kita bisa turut memastikan bahwa calon yang dipilih bukan pelaku atau pendukung tindak kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam kehidupan pribadi, dalam hubungan kerja, maupun dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Komnas Perempuan telah mengagas kampanye JITU yang merupakan akronim dari Jeli, Inisiatif, Toleran, dan Ukur sejak 2009.

Lewat kampanye JITU, pihaknya meminta warga untuk menilai para calon pemimpin pada semua tingkatan yang memiliki komitmen dan kontribusi nyata kepala daerah dalam mendukung penegakan HAM, terutama kekerasan terhadap perempuan, dan mengedepankan inklusivitas, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Baca juga: Rekam jejak calon Pilkada 2024 harus bersih dari kekerasan gender

Baca juga: Komnas: Masih banyak tantangan jadikan perempuan penentu kebijakan

Menurut Andy Yentriyani, masyarakat perlu memastikan program-program yang ditawarkan calon yang dipilih adalah yang menjawab persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat, bukan sekedar untuk pencitraan diri.

"Jika terpilih, lakukan pengawasan agar kepemimpinannya sungguh-sungguh memberikan manfaat untuk masyarakat," kata dia.

Komnas Perempuan pun meminta parpol untuk memilih dan mengusung pasangan calon yang tidak memiliki rekam jejak melakukan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan memiliki komitmen kuat untuk melakukan pengarusutamaan gender ketika terpilih.*

Baca juga: Pemerintah diminta edukasi pentingnya bangun keluarga yang adil setara

Baca juga: Komnas Perempuan ungkap penyebab KDRT kerap terjadi