Kepala BKKBN: Transformasi ekonomi terwujud lewat keluarga mandiri
21 Agustus 2024 19:14 WIB
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan pentingnya keluarga mandiri untuk transformasi ekonomi saat melantik pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama serta pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan BKKBN pada Senin (19/8/2024) di Kantor BKKBN, Jakarta Timur. (ANTARA/HO-BKKBN)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan transformasi ekonomi dapat terwujud lewat keluarga yang mandiri.
"Indeks pembangunan keluarga (iBangga) salah satunya adalah kemandirian, dan kita berperan besar mewujudkan transformasi ekonomi melalui keluarga yang mandiri," ujar Hasto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan hal tersebut saat melantik pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama serta pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan BKKBN pada Senin (19/8) di Kantor BKKBN, Jakarta Timur.
Menurutnya, saat ini Indonesia mempunyai cita-cita meningkatkan pendapatan per kapita dan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.
Untuk itu ia mengingatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ada sembilan hal yang harus selalu diperhatikan untuk menjadi agenda pembangunan ke depan.
Baca juga: Kepala BKKBN sebut remaja perlu kuasai keterampilan tingkat tinggi
Baca juga: BKKBN minta daerah prioritaskan pengadaan kontrasepsi jangka panjang
"Pertama, mewujudkan transformasi sosial. Kedua, transformasi ekonomi, di mana peran BKKBN sangat besar karena keluarga adalah bagian sangat penting untuk mewujudkan kemandirian," katanya.
Ketiga, yakni transformasi tata kelola. Keempat, memantapkan supremasi hukum stabilitas, fasilitas dan kepemimpinan di Indonesia. Kelima, memanfaatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Keenam, mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan khusus. Ketujuh, BKKBN harus berperan besar karena masih adanya kesenjangan indikator-indikator program.
"Sangat terasa adanya kesenjangan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR), karena antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda," ucapnya.
Kedelapan, lanjut dia, yakni mewujudkan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesembilan, yakni mewujudkan kesinambungan pembangunan.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia (SDM), tidak hanya kuantitas.
"Maka, jargon yang ada sudah kita persiapkan bagaimana meningkatkan kualitas dengan tetap menjaga kuantitas. Tentu ini seiring dengan TFR kita sudah mencapai 2,1. Kita juga harus meningkatkan kualitas SDM ke depan," tuturnya.
"Indeks pembangunan keluarga (iBangga) salah satunya adalah kemandirian, dan kita berperan besar mewujudkan transformasi ekonomi melalui keluarga yang mandiri," ujar Hasto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan hal tersebut saat melantik pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama serta pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan BKKBN pada Senin (19/8) di Kantor BKKBN, Jakarta Timur.
Menurutnya, saat ini Indonesia mempunyai cita-cita meningkatkan pendapatan per kapita dan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.
Untuk itu ia mengingatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ada sembilan hal yang harus selalu diperhatikan untuk menjadi agenda pembangunan ke depan.
Baca juga: Kepala BKKBN sebut remaja perlu kuasai keterampilan tingkat tinggi
Baca juga: BKKBN minta daerah prioritaskan pengadaan kontrasepsi jangka panjang
"Pertama, mewujudkan transformasi sosial. Kedua, transformasi ekonomi, di mana peran BKKBN sangat besar karena keluarga adalah bagian sangat penting untuk mewujudkan kemandirian," katanya.
Ketiga, yakni transformasi tata kelola. Keempat, memantapkan supremasi hukum stabilitas, fasilitas dan kepemimpinan di Indonesia. Kelima, memanfaatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Keenam, mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan khusus. Ketujuh, BKKBN harus berperan besar karena masih adanya kesenjangan indikator-indikator program.
"Sangat terasa adanya kesenjangan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR), karena antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda," ucapnya.
Kedelapan, lanjut dia, yakni mewujudkan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesembilan, yakni mewujudkan kesinambungan pembangunan.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia (SDM), tidak hanya kuantitas.
"Maka, jargon yang ada sudah kita persiapkan bagaimana meningkatkan kualitas dengan tetap menjaga kuantitas. Tentu ini seiring dengan TFR kita sudah mencapai 2,1. Kita juga harus meningkatkan kualitas SDM ke depan," tuturnya.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
Tags: