Makassar (ANTARA News) - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Makassar memastikan sejumlah purnawirawan jenderal akan mendampingi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Jend (Purn) Wiranto-Hary Tanoesoedibjo menjadi juru kampanye di Makassar, Jumat.

"Ada sejumlah purnawirawan jenderal yang didominasi dari TNI akan mendampingi pak Win-HT dalam kampanye yang akan digelar di Lapangan Hertasning itu dan satu Jenderal asal Sulsel juga ikut didalamnya," kata Ketua DPC Partai Hanura Makassar Jalaluddin Akbar di Makassar, Kamis.

Beberapa jenderal yang dipastikan akan hadir dan menjadi juru kampanye nasional diantaranya mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jend TNI(Purn) Subagyo serta mantan Kapolri Jend Pol (Purn) Haeruddin.

Kedua mantan petinggi di Militer dan Polisi itu dikenal mempunyai hubungan emosional dengan Jend (Purn) Wiranto semasa masih aktif sebagai anggota TNI dulu.

Jend Pol (Purn) Haeruddin sendiri yang merupakan putra daerah asal Belopa, Sulawesi Selatan itu sudah sejak lama menjadi pengurus Partai Hanura sejak didirikannya pertama kali.

Jend Pol (Purn) Haeruddin di Partai Hanura menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) yang ikut dalam rangkaian kampanye akbar di Lapangan Hertasning Makassar.

Sementara itu, dalam kampanyenya di Banten, Wiranto menyatakan mendukung pemiskinan koruptor dan bahkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi uang negara.

Saat ini kekayaan Indonesia banyak dicuri sehingga Indonesia kalah bersaing dengan negara lain. Salah satu indikator banyak pencurian adalah banyak pejabat yang ditangkap di KPK, kata Wiranto dalam kampanye terbuka partai itu di Lapangan PWS, Tigaraksa, Tangerang, Banten.

Agar koruptor tidak bisa menikmati hasil korupsinya maka hartanya harus disita. "Atau dihukum mati," kata Wiranto dalam keterangan Media Center Partai Hanura.

Wiranto mengatakan dengan adanya hukuman yang tegas terhadap koruptor maka diharapkan tidak ada yang berani melakukan perbuatan yang merugikan semua pihak itu.

Untuk itu, Wiranto meminta agar masyarakat mempelajari rekam jejak partai politik dan calon pemimpinnya.