New Delhi (ANTARA) - Mahkamah Agung India pada Selasa membentuk Gugus Tugas Nasional (National Task Force/NTF) yang terdiri dari 10 anggota untuk merumuskan protokol guna memastikan keamanan dokter setelah kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter yang memicu protes di seluruh negeri.

Sebuah panel yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung D Y Chandrachud, yang mengambil tindakan atas inisiatif sendiri, mengimbau para dokter untuk segera melanjutkan tugas mereka.

Layanan kesehatan di India terganggu di tengah protes besar-besaran oleh para dokter di seluruh negeri sebagai reaksi terhadap pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter di sebuah perguruan tinggi kedokteran di negara bagian Bengala Barat bagian timur awal bulan ini.

Dokter magang berusia 31 tahun itu diserang di RG Kar Medical College and Hospital di Kolkata, ibu kota Bengala Barat.

Jenazahnya ditemukan di dalam rumah sakit pada 9 Agustus dan hasil autopsi menunjukkan bahwa ia mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh. Insiden ini memicu protes di seluruh negeri.

Dalam perintah hari Selasa, Mahkamah Agung mengatakan: "Keamanan dan kesejahteraan sebagai penyedia layanan kesehatan adalah masalah kepentingan nasional."

Ditambahkan: "Kurangnya norma keselamatan institusional di fasilitas medis terhadap kekerasan dan kekerasan seksual terhadap tenaga medis merupakan masalah yang serius."

Pengadilan mengatakan: "Konsensus nasional harus dibentuk - setelah konsultasi yang tepat dengan semua pemangku kepentingan - mengenai kebutuhan mendesak untuk merumuskan protokol yang mengatur masalah-masalah ini."

Gugus tugas tersebut "akan merumuskan rekomendasi yang efektif untuk mengatasi masalah yang menjadi perhatian terkait keamanan, kondisi kerja, dan kesejahteraan tenaga medis serta masalah terkait lainnya," kata pengadilan dalam perintah tersebut.

Sementara Biro Investigasi Pusat (CBI) India saat ini sedang menyelidiki kasus tersebut, Kementerian Kesehatan India baru-baru ini mengarahkan semua rumah sakit pemerintah untuk mengajukan pengaduan ke polisi dalam waktu enam jam setelah terjadinya kekerasan di lokasi mereka.

Perintah hari Selasa meminta CBI dan polisi Bengala Barat untuk mengajukan laporan status pada 22 Agustus, ketika masalah ini akan dibahas lagi.

Sumber : Anadolu

Baca juga: PM Modi: India dukung Bangladesh yang demokratis dan stabil
Baca juga: Kementerian Kesehatan India minta para dokter berhenti mogok kerja