Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada periode Januari-Juli 2024 sudah menyalurkan rata rata Rp200 miliar Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk 1.000 desa guna mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan dan hewani, serta pencegahan dan penurunan stunting skala desa.

"Penyaluran BKK sebesar Rp200 miliar itu bagian dari 80 persen total bantuan yang dialokasikan pada tahun 2024 sebesar Rp318,19 miliar lebih itu. Sedangkan penyalurannya berjalan dengan lancar," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMD-Dukcapil) Riau Djoko Edy Imhar, di Pekanbaru, Selasa.

Menurut Djoko, total desa yang bakal dibantu melalui BKK tahun 20204 adalah sebanyak 1.591 desa, dan desa yang mendapat bantuan disesuaikan dengan klasifikasi badan usaha milik desa (BUMDes) dan Indeks Desa Membangun (IDM).

Ia menyebutkan dari 1.591 desa yang dijadwalkan menerima BKK, sementara sebanyak 140 desa dalam proses verifikasi di PMD Dukcapil Riau. Sedangkan sebanyak 1.450 proses verifikasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau untuk proses penyaluran lewat Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.

"Untuk proses verifikasi ada dua tahap, pertama dilakukan Dinas PMD Dukcapil Riau, kedua verifikasi di BPKAD Riau. Jadi yang selesai verifikasi di PMD itu ada 1.450 an desa dari 1.591 desa, dan itu dokumennya sudah diserahkan ke BPKAD Riau. Kemudian BPKAD telah menyerahkan dokumen ke BRK Syariah itu untuk 1.000 desa yang sekaligus BKK sudah disalurkan," katanya pula.

Sementara itu masih ada 1 desa yang belum menyampaikan proposal BKK ke Pemprov Riau, yaitu Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk Desa/Kepenghuluan Sungai Daun ini masih diberi perpanjangan pengajuan proposal BKK ke Pemprov Riau hingga 31 Agustus 2024 sebagai jadwal akhir penyerahan proposal.
Baca juga: Pemprov Riau alokasikan dana Rp20 juta per desa atasi stunting
Baca juga: Kemenparekraf salurkan bantuan untuk Desa Wisata Koto Mesjid Riau