Manokwari (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat menyebut ada 85 kampung dari enam kabupaten se-Papua Barat, masuk dalam Program Kampung Iklim (Proklim) guna mengurangi dampak perubahan iklim.

Kabupaten Manokwari Selatan 28 kampung, Manokwari 20 kampung, Fakfak 15 kampung, Teluk Wondama 13 kampung, Teluk Bintuni 7 kampung, dan Pegunungan Arfak 2 kampung.

Baca juga: Kaltara meraih penghargaan Program Kampung Iklim dari KLHK

"Dari tahun lalu sampai tahun ini kami bentuk kampung-kampung Proklim (program kampung iklim)," kata Kepala DLHP Papua Barat Reymond Richard Hendrik Yap di Manokwari, Selasa.

Menurut dia, program tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran partisipasi dari masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan adaptasi maupun mitigasi terhadap perubahan iklim.

Adapun kegiatan yang dimaksud seperti pengelolaan sampah, pemanfaatan energi terbarukan, reboisasi hutan dan lingkungan, pencegahan kebakaran hutan, dan ketahanan pangan.

"Dengan adanya program kampung iklim, masyarakat lokal semakin sadar pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan," ujar Reymond.

Ia menjelaskan bahwa perubahan iklim dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan yang menimbulkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat.

Faktor lainnya, adalah luas tutupan hutan berkurang atau deforestasi akibat kebakaran, penebangan pohon secara liar, dan pertambangan terbuka yang tidak terkontrol.

"Perubahan iklim itu nyata, diperlukan kerja kolaborasi untuk mewujudkan ketahanan iklim," ujar Reymond.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy W Susanto mengatakan, ada lima rencana program penghijauan tahun 2024 dengan target penanaman bibit pohon sebanyak 71.600 batang.

Baca juga: Pemkab Lumajang kembali raih penghargaan Proklim dari KLHK

Program tersebut meliputi rehabilitasi mangrove 18 hektare dengan target 7.200 bibit pohon, dan pengembangan rehabilitasi lahan 4 hektare sebanyak 1.600 bibit pohon.

Kemudian, penghijauan lingkungan luar kawasan hutan negara 128 hektare dengan target 51.200 bibit pohon, dan pembangunan hutan kota di luar kawasan hutan negara 7 hektare dengan target 4.400 bibit.

"Program lainnya yaitu pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara 18 hektare dengan target 7.200 bibit pohon," jelas Jimmy.

Sebagai informasi, Provinsi Papua Barat mendapatkan alokasi dana hibah perubahan iklim sebanyak 1,5 juta dolar AS atau lebih kurang Rp24,5 miliar pada 2024.

Dana itu berasal dari Green Climate Fund (GCF) dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan pemanfaatanya harus melalui program yang dilaksanakan oleh lembaga perantara.

Adapun jenis kegiatan yang dibiayai dari dana tersebut antara lain, penguatan kesatuan pengelolaan hutan, program kampung iklim, rehabilitasi hutan, dan lahan.

Kemudian, arsitektur reduced emissions from deforestation and forest degradation (REDD+), konservasi dan keanekaragaman hayati, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pengelolaan hutan lestari.

Baca juga: Kota Madiun raih 12 penghargaan Program Kampung Iklim 2024