"Rencana Induk ini akan diteruskan dan diskusikan tim, agar dapat diimplementasikan secepatnya," ujar Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mewakili pemerintah menerima materi itu dari Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda, Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, di Jakarta, Rabu.
Ia mengharapkan, penyerahan rencana itu akan mempercepat proses implementasi kawasan terpadu di wilayah pesisir ibukota dengan tahap pertama pembangunan proyek infrastrukturnya bisa dimulai 2014.
"Nanti dari tiga tahapan, tahap pertama bisa dilakukan sekarang. Paling cepat (keseluruhan) tahun depan. Kami harapkan bisa dibangun investor, dengan porsi APBN atau APBD sekecil mungkin," katanya.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lucky Wuryanto, menambahkan, pemerintah kemungkinan akan memodifikasi rencana yang diusulkan Belanda agar lebih baik.
Secara keseluruhan, tujuan pemberian rencana induk untuk memberikan model keselamatan banjir jangka panjang yang dapat diimplementasikan serta memberikan kesempatan sosioekonomi yang sangat baik untuk ibukota.
Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara merupakan rencana untuk melindungi warga ibukota dari ancaman banjir laut dan sekaligus revitalisasi pemukiman di Jakarta.
Proyek mitigasi banjir itu mendapatkan bantuan konsultasi dari Pemerintah Belanda, terutama setelah terjadi banjir pada 2007 dan perkiraan 90 persen wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut pada 2030.
Pembangunan meliputi antara lain proyek tembok raksasa laut, stasiun pompa air, pelabuhan, relokasi pipa, kabel bawah laut, relokasi hutan bakau, proyek sanitasi, dan reklamasi tanah.