Batam (ANTARA News) - Sejumlah orang, Selasa sore, protes ke KPU setelah mengetahui sekitar 1.000-an warga tidak masuk daftar pemilih meski memiliki KTP Kota Batam dan tinggal sesuai dengan alamat yang tertera.

"Kami sudah mengajukan nama-nama ini sebelumnya. Namun hanya sedikit yang akhirnya masuk DPT atau daftar pemilih khusus (DPK) padahal mereka tinggal sesuai KTP," kata Harta Mulyadi Harahap, ketua RW 12 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam.

Ia didesak dan diancam warganya yang tidak masuk daftar untuk menanyakan hal tersebut ke KPU agar tidak kehilangan hak suara.

Harta mengatakan, dari sekitar 7.000 penduduk RW 12 Kelurahan Tembesi yang terbagi dalam 10 RT, masih ada sekitar 1.000 yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Legislatif 2014.

"Makanya saya menanyakan ini pada KPU Batam. Kami tidak ingin kalau dibiarkan akan terjadi kekacauan saat pemungutan suara nanti. Kami juga tidak mau disalahkan oleh masyarakat," ucapnya.

Ia merasa binggung mengapa yang jelas-jelas warga Batam dan sebelumnya sudah masuk daftar pemilih sementara (DPS) justru tidak masuk DPT dan DPK sehingga terancam kehilangan hak pilihnya.

"Ini harus dijelaskan oleh KPU karena mereka gencar meningkatkan kesertaan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Ini selolah-oleh masyarakat malah digolputkan," kata Harta.

Komisioner KPU Batam, Ahmad Yani mengatakan hal tersebut hanya karena kesalahan penyampaian informasi antara petugas PPS pada masyarakat sehingga terjadi keterlambatan pemasukan data ke KPU.

"Solusinya adalah mereka bisa memilih saat pemunggutan suara pada jam 12.00 WIB sampai 01.00 WIB jika kertas suara masih tersedia," kata dia.

Ia mengatakan, belum mendapat petunjuk dari KPU pusat apakan boleh menggunakan surat suara cadangan bagi masyarakat yang tidak masuk DPT atau DPK.

"Kami belum mendpatkan petunjuk. Mudah-mudahan saja bisa menggunakan surat suara cadangan saat pemungutan suara nanti," kata Yani. (*)