Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menekankan bahwa peran aktif perempuan dan perlindungan anak perlu ditingkatkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme dan terorisme.

Hal tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2025-2029.

"Dampak terorisme yang mereka rasakan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan peran mereka sangat penting dalam memutus mata rantai terorisme di lingkungan keluarga," ucap Wapres dalam sambutannya pada acara Penganugerahan Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan Esktremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Indonesia (RAN PE Awards) 2024 di Jakarta, Senin.

Langkah berikutnya, yaitu pererat kolaborasi multipihak untuk memperkuat upaya penguatan RAN PE 2025-2029.

"Hapus sekat-sekat birokrasi yang kaku dan bersama-sama menjaga stabilitas keamanan nasional dari ancaman pihak yang berusaha memecah belah kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa," ujar Wapres.

Selanjutnya, Wapres meminta agar fokus implementasi RAN PE diarahkan kepada pelaksanaan program/kegiatan yang berdampak langsung dan nyata di masyarakat.

"Gandeng pesantren dan organisasi masyarakat sipil yang dapat terjun langsung ke tingkat lokal. Dengarkan usulan-usulan terkait penguatan RAN PE agar upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat," kata Wapres.

Kemudian, ia juga meminta pemerintah daerah (pemda) didukung untuk berperan lebih aktif dalam melaksanakan aksi RAN PE.

"Pemerintah daerah memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, budaya, dan dinamika lokal sehingga keterlibatan daerah penting untuk mendapatkan respons yang lebih cepat dan tepat terhadap ancaman terorisme," ungkap Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan selamat kepada seluruh penerima penghargaan RAN PE 2024 yang sudah berkomitmen, berkontribusi, dan secara konsisten melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan di Indonesia.

"Saya juga mengapresiasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan seluruh lembaga yang telah bekerja sama dan berkolaborasi dalam pelaksanaan RAN PE periode pertama dan semoga RAN PE periode berikutnya dapat terus membantu meningkatkan kondisi aman tanpa ancaman bagi bangsa Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel melaporkan bahwa hingga akhir Juli 2024, sejumlah 126 aksi dari 130 aksi RAN PE telah dilaksanakan. Implementasi tersebut menghasilkan tidak adanya serangan terorisme terbuka pada 2023 sampai dengan Agustus 2024.

Global Terrorism Index (GTI) Indonesia juga makin baik, dari posisi 24 atau medium impact pada 2022 dan 2023 menjadi posisi 31 atau low impact pada 2024.

Meskipun demikian, BNPT tetap memandang krusial komitmen keberlanjutan RAN PE mengingat ideologi yang mengajarkan intoleransi dan kekerasan tidak akan hilang dan terus bertransformasi dalam beragam bentuk dan cara, dengan kaum perempuan dan anak sebagai sasarannya.

"Oleh karena itu, kami mohon dukungan Bapak Wakil Presiden dan semua pemangku kepentingan agar rancangan perpres tentang keberlanjutan RAN PE pada periode berikutnya dapat segera ditetapkan, di mana kelanjutan RAN PE tersebut akan lebih mengedepankan pendekatan human security yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Rycko.

Baca juga: Budayawan: Pancasila penawar efektif tangkal radikalisme dan terorisme

Baca juga: BNPT cegah terorisme pada kalangan mahasiswa di Balikpapan