Jakarta (ANTARA) - Taruna Ikrar, yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI untuk periode 2024-2029 menceritakan peran penting Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam perjalanan karirnya itu.

"Saya adalah diaspora. Saya bekerja dan belajar mulai dari Indonesia, terus Jepang, Eropa, dan Italia, dan bertempat tinggal di Amerika. Nah tentu, dan saya juga kan sebagai direktur konsul dokter sedunia," katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Sejak Maret 2024 Taruna telah menjalani serangkaian evaluasi untuk uji kepatutan sebagai kandidat kepala BPOM menggantikan posisi Penny K Lukito atas rekomendasi presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Itu atas rekomendasi presiden terpilih sebetulnya, Bapak Prabowo," kata Taruna Ikrar.

Baca juga: Taruna Ikrar ungkap 5 konsep kunci kelola obat dan makanan

Hasil dari uji kepatutan itu, kata Taruna, kemudian diproses oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Akhirnya semalam, pada interview terakhir, diputuskan lah, dan pada akhirnya juga terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah mengangkat dan melantik kami," katanya.

Pria yang pernah berstatus sebagai pegawai BPOM pada 2008 hingga 2022 itu ingin meraih tujuan utama BPOM untuk meningkatkan status lembaga tersebut ke tingkat global lewat pengalamannya sebagai diaspora.

Taruna menyatakan peningkatan kualitas dan reputasi BPOM dapat membawa lembaga itu bersaing di pasar internasional, memastikan bahwa produk-produk yang disetujui oleh BPOM diterima secara global dan mendukung ekspor Indonesia.

Peraih gelar S2 Farmakologi Kedokteran Universitas Indonesia itu menyoroti pentingnya inovasi dalam proses regulasi obat dan makanan untuk meningkatkan efisiensi dan mengikuti perkembangan teknologi.

Baca juga: Presiden Jokowi lantik Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM

Taruna mengatakan percepatan pengesahan obat, khususnya yang sudah terbukti di negara lain, harus diterapkan tanpa mengabaikan standar yang ada.

Hal ini penting karena laporan masyarakat menunjukkan adanya keterlambatan dalam pengesahan obat, meskipun obat tersebut sudah melalui uji coba di luar negeri, kata Taruna.

Dalam konteks makanan, Taruna menyebutkan perkembangan teknologi seperti engineering genetik telah membawa inovasi besar, seperti produksi daging dari sel. BPOM perlu menyesuaikan regulasi dan standar untuk produk-produk inovatif ini.

Selain itu Taruna menekankan potensi produk lokal, seperti jamu herbal Indonesia yang kaya akan bahan alami seperti kurkumin dan kunyit, untuk dikembangkan lebih lanjut.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terkait ketergantungan pada bahan baku impor untuk obat yang mencapai 94 persen. Menurutnya, perlu ada langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan ini dan menurunkan biaya obat.

Baca juga: Pemerintah ingin bangun industri yang tak bergantung pada satu negara