Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sangat mencerminkan komitmen keberlanjutan yang selama ini diangkat oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Yose kepada ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan komitmen tersebut salah satunya terlihat dari rancangan anggaran infrastruktur yang mencapai Rp400,3 triliun, termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Porsi anggaran infrastruktur mencapai 11 persen dari total rencana pos belanja negara 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun. Namun, anggaran tersebut jumlahnya berkurang dibandingkan dengan alokasi anggaran infrastruktur pada 2024 sebesar Rp422,7 triliun.

“Ada keberlanjutan dari program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Namun, ini masih di atas kertas dan masih perlu kita lihat apakah akan ada perubahan-perubahan di dalamnya,” ujarnya.

Yose menambahkan RAPBN 2025 juga mencerminkan adanya sinkronisasi yang berjalan baik antara pemerintahan Jokowi dan presiden terpilih Prabowo.

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya pada Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat. Presiden mengatakan, peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh Indonesia menuju negara maju.

Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar, yakni inflasi dijaga pada kisaran 2,5%, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%, nilai tukar rupiah diperkirakan di sekitar Rp16.100 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun di 7,1%, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada 82 dolar AS/barel, lifting minyak diperkirakan 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

“Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang,” ujar Presiden.

Ia menjelaskan APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

APBN Tahun Anggaran 2025 hadir pada masa transisi pemerintahan, sehingga proses penyusunannya juga khusus.

Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, presiden yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun pertama masa pemerintahan presiden berikutnya.

Meski demikian, presiden terpilih di periode berikutnya tetap memiliki fleksibilitas untuk memperbaiki RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P).

Baca juga: RAPBN 2025 alokasikan Rp20,3 triliun untuk revitalisasi sekolah
Baca juga: AHY berharap RAPBN 2025 dapat akomodir prioritas pembangunan nasional