Washington (ANTARA) - India diam-diam meminta Amerika Serikat (AS) mengurangi kritik terhadap Sheikh Hasina setahun sebelum dia dilengserkan oleh gerakan mahasiswa pekan lalu, lapor The Washington Post pada Kamis, mengutip pejabat AS dan India.

AS terang-terangan menuduh Hasina memenjarakan ribuan lawan politiknya dan menjatuhkan sanksi kepada satuan polisi Bangladesh di bawah komandonya karena diduga melakukan penculikan dan pembunuhan di luar hukum, menurut laporan tersebut.

Pejabat India dalam serangkaian pertemuan meminta rekan-rekan mereka di AS agar meredam retorika tersebut.

Mereka beralasan Bangladesh akan menjadi tempat berkembang biak bagi kelompok-kelompok Islam jika oposisi dibiarkan berkuasa di negara itu melalui pemilihan umum yang terbuka.

"Anda mendekatinya dari sudut pandang demokrasi, tetapi bagi kami, masalah ini jauh lebih serius dan eksistensial," kata seorang penasihat pemerintah India seperti dikutip dalam laporan tersebut.

"Ada banyak percakapan dengan orang-orang Amerika di mana kami mengatakan, 'Ini adalah masalah inti bagi kami, dan Anda tidak dapat menganggap kami sebagai mitra strategis kecuali kami memiliki semacam konsensus strategis.'"

Baca juga: Aktivis Bangladesh halangi pendukung Hasina kenang Mujibur Rahman

Seorang pejabat AS menekankan bahwa di tempat-tempat seperti Bangladesh, di mana situasi di lapangan rumit, perlu untuk menemukan keseimbangan antara apa yang diinginkan mitra dan harapan pemerintah AS.

Pejabat AS lainnya mengatakan bahwa tidak banyak yang bisa didapat dari semakin menjauhkan Hasina.

"Pendekatan AS terhadap Bangladesh selalu berusaha sejalan dengan nilai-nilai kami - dan kami telah berbicara tentang hal itu secara terbuka dalam banyak kesempatan - tetapi juga pragmatis tentang kenyataan bahwa situasi di Bangladesh sangat rumit dan bahwa ada sejumlah kepentingan yang kami miliki di sana dan yang dimiliki oleh negara-negara lain di sana," kata seorang pejabat AS.

Protes terhadap sistem kuota pemerintah Bangladesh untuk pekerjaan publik meletus Juni lalu dan meningkat awal Agustus.

Bentrokan antara mahasiswa, polisi, dan pendukung pemerintah menewaskan lebih dari 500 orang. Hasina mengundurkan diri di tengah kerusuhan tersebut.

Muhammad Yunus dilantik sebagai perdana menteri sementara pada 8 Agustus, diikuti oleh pembersihan pejabat pemerintah yang diangkat oleh Hasina dan para pendukungnya.

Baca juga: Mantan PM Bangladesh hadapi kasus kejahatan terhadap kemanusiaan

Sumber: Sputnik-OANA