Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu keputusan dari PT Jakarta Monorail terkait penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan monorel di ibu kota.

"Sekarang kita masih tunggu keputusan PT JM, mau buat perjanjian kerja sama dengan Pemprov DKI atau tidak. Kita juga masih tunggu business plan (rencana bisnis) PT JM tentang pembangunan monorel," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, apabila PT JM tidak bersedia menyetujui perjanjian kerja sama dan tidak membuat rencana bisnis, maka Pemprov DKI akan mengakhiri kerja sama dengan PT JM.

"Kalau nanti ternyata JM tidak menyelesaikan rencana bisnis dan menolak perjanjian, maka kita akan akhiri kerja sama dengan JM. Sekarang masih kita beri waktu untuk pertimbangan," ujar Ahok.

Dia menuturkan pihaknya memberikan tenggat waktu kepada PT JM untuk mengambil keputusan hingga akhir Maret 2014. Jika JM memutuskan untuk menolak, maka pembangunan monorel tidak dilanjutkan.

"Kita tunggu sampai akhir bulan ini. Kalau setuju, maka pembangunan monorel oleh PT JM bisa diteruskan. Tapi, kalau tidak setuju, berarti pembangunannya berhenti dan tidak bisa dilanjutkan," tutur Ahok.

Kendati demikian, dia mengaku berniat mencari investor lain untuk membangun sarana transportasi masal tersebut apabila PT JM tidak bersedia mengerjakan proyek itu.

"Jadi, kalau memang PT JM akhirnya menyatakan tidak bersedia melanjutkan pembangunan monorel, maka terpaksa kita harus cari investor lain," ungkap Ahok.

Dia menambahkan investor lain tersebut dibutuhkan agar mega proyek pembangunan transportasi masal berbasis light rail transit (LRT) tersebut tidak berhenti di tengah jalan.

"Jadi, kalau nanti sewaktu-waktu ada investor lain yang tertarik dengan proyek ini, maka kita akan langsung menjalin kerja sama dengan investor tersebut. Langsung, tidak tunggu-tunggu lagi," tambah Ahok. (R027/M008)