Padang (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) mengajak dan mendorong semua pihak untuk memaksimalkan tambahan kuota pupuk bersubsidi yang awalnya 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Tugas kita semua adalah memaksimalkan penambahan kuota pupuk bersubsidi ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani di tanah air," kata Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Gusrizal di Padang, Sumatera Barat, Selasa.

Dalam memaksimalkan pendistribusian pupuk, pihaknya menetapkan dua sasaran utama. Pertama, menyalurkan semaksimal mungkin sesuai mandat yang diberikan Kementerian BUMN. Kedua, pupuk yang disalurkan diserahkan kepada Kementerian Pertanian dan langsung dibayarkan.

Pada kesempatan itu, PT Pupuk Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian menguatkan koordinasi apabila ada petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi maka pemerintah membuka ruang pendataan secara valid.

Senada dengan itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Jekvy Hendra mengatakan kementerian tersebut memiliki kewajiban dalam menyelesaikan setiap masalah hingga menyiapkan solusi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi.

Baca juga: Kontrak pertama habis, Pupuk Indonesia tetap salurkan pupuk subsidi

Baca juga: Pupuk Indonesia berharap ada penyederhanaan penagihan pupuk subsidi

Terkait masalah realisasi atau serapan pupuk bersubsidi di Ranah Minang yang belum mencapai 50 persen, Jekvy mengatakan perlu langkah-langkah tegas dan terarah serta informasi yang akurat kepada masyarakat terutama petani.

Bahkan, Kementerian Pertanian menyarankan dinas pertanian di masing-masing daerah menyiapkan informasi terkait cuaca atau iklim kepada petani agar ada penyesuaian dengan musim tanam.

Dengan menerapkan cara tersebut pihaknya berharap penyerapan pupuk bersubsidi di tanah air terealisasi dengan maksimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar Febrina Tri Susila Putri menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi serapan pupuk bersubsidi yang masih di bawah 50 persen.

Pertama, hal itu dipengaruhi oleh sistem pengolahan tanah yang dilakukan secara bergilir oleh petani. Artinya, setiap musim tanam ada pergantian petani yang menggarap lahan pertanian.

Selain itu, kata dia, saat ini sistem pendataan masih dalam perbaikan (maintenance) sehingga masih ada proses pencocokan data. Imbasnya nama petani yang akan menebus pupuk di tingkat kios tidak sampai.

Baca juga: Pupuk Indonesia usul 13 perbaikan kebijakan pupuk subsidi hulu-hilir

Baca juga: Pupuk Indonesia: 62 persen pupuk dorong produktivitas pertanian