Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan mengatakan, pada 2024 pihaknya memperluas uji coba skrining kanker serviks bagi perempuan berusia 30-69 tahun di 26 kabupaten dan kota di 15 provinsi dalam rangka eliminasi kanker serviks di Indonesia pada 2030.

Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Yudhi Pramono di Jakarta, Selasa, mengatakan, adapun pada 2023 pihaknya telah melakukan uji coba skrining kanker serviks dengan HPV DNA di Jakarta.

"Insya Allah nanti ke depan kita akan luas lagi ya secara nasional sesuai dengan program dari pemerintah yang baru," kata Yudhi dalam acara edukasi guna pencegahan kanker serviks bertema "Tenang Untuk Menang".

Yudhi menjelaskan, skrining tersebut merupakan salah satu dari tiga inisiatif pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan kanker leher rahim.

Upaya-upaya lainnya, kata dia, adalah mencapai cakupan 90 persen dalam imunisasi HPV bagi anak perempuan dan laki-laki berusia 15 tahun, serta memastikan 90 persen perempuan yang terkena lesi pra-kanker serviks dan kanker menerima pengobatan sesuai standar.

Kementerian Kesehatan, ujarnya, membuat Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim tahun 2023-2030 sebagai upaya komprehensif untuk mengeliminasi kanker serviks, memberdayakan perempuan, serta membangun masyarakat yang lebih sehat dan berketahanan.

Yudhi mengatakan, kanker serviks merupakan jenis kanker terbanyak kedua yang menyerang perempuan di Indonesia. Pada 2022, ujarnya, terdapat sekitar 36 ribu kasus serta 20 ribu kematian, dan 70 persen pasien datang ketika penyakit itu sudah di stadium lanjut.

Dia merujuk pada data 2023 BPJS Kesehatan, yang menunjukkan bahwa biaya penanganan kanker sekitar Rp5,9 triliun. Sehingga, ujarnya, perlu pencegahan dan pengendalian penyakit katastropik, seperti kanker, yang lebih baik.

Yudhi mengatakan, pihaknya berkomitmen dalam upaya pencegahan dan pengendalian kanker serviks dengan mempromosikan sejumlah hal pada Majelis Kesehatan Dunia, antara lain integrasi program imunisasi, kesehatan seksual reproduksi, serta layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular.

Menurutnya, perlu dukungan dari kementerian, lembaga, serta pihak-pihak lainnya dalam harmonisasi pelaksanaan imunisasi HPV, skrining HPV DNA, serta tata laksana lesi prakanker dan kanker sehingga dapat mencapai eliminasi kanker lahir rahim yang tinggi dan merata.

Baca juga: Kemenkes: Ckupan imunisasi HPV capai 95 persen untuk dosis pertama

Baca juga: MSD Indonesia gandeng Bio Farma kampanye pencegahan kanker serviks