Pengamat: PBNU dan PKB entitas berbeda tak boleh saling intervensi

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan dua entitas berbeda yang tidak boleh saling intervensi satu sama lain.

Dia pun menilai bahwa pembentukan tim atau panitia khusus oleh PBNU yang bertujuan untuk mengharmonisasi hubungannya dengan PKB adalah suatu hal yang keliru. Menurutnya PBNU perlu fokus terhadap masalah kemasyarakatan dan PKB berperan dalam hal politik.

"Dalam konteks ini saya ingin mengatakan NU ormas terbesar, disegani pemerintah, tetapi ada pada jalur yang salah, yang keliru," kata Ujang dalam di Diskusi Publik MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Selama 10 tahun terakhir, dia menilai bahwa hubungan PBNU dan PKB berjalan secara harmonis tanpa adanya intervensi. Adapun konflik yang sempat terjadi pun terkait dengan PKB antara kubu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ketika pemilihan ketua umum di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Itu harus diakui, pengadilan memutuskan itu, bahwa PKB Cak Imin yang sampai hari ini yang resmi yang diakui pemerintah," kata dia.

Selain itu, menurutnya jangan sampai adanya konflik antara PKB dan PBNU yang terjadi saat ini justru membuat terjadinya "deparpolisasi". Walaupun banyak anggapan-anggapan negatif, menurutnya partai politik masih tetap dibutuhkan untuk melahirkan kader-kader calon pemimpin bangsa.

"Kalau masalah politik biarkan PKB yang punya otoritas, kalau kemasyarakatan ya NU. Tapi sekarang umat terbengkalai, elit sudah main politik, sehingga campur aduk. Saya kritik PBNU karena saya sayang PBNU," katanya.

Sebelumnya, PBNU telah membentuk tim lima atau panitia khusus (pansus) yang bertujuan untuk merebut PKB agar kembali kepada ideologi awalnya.

Hal tersebut dilakukan lantaran elit PBNU melihat PKB tidak lagi berada dalam jalur ideologi NU dan hanya dikuasai oleh Muhaimin Iskandar serta kroni-kroninya saja.