Moskow (ANTARA) - Amerika Serikat (AS) menawarkan kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebuah "amnesti" atas tuduhan yang diajukan Departemen Kehakiman negara itu kepada Maduro pada tahun 2020 sebagai imbalan atas pengunduran dirinya dari jabatan presiden, lapor surat kabar The Wall Street Journal pada Minggu (11/8).

Pada Maret 2020, Departemen Kehakiman AS mengumumkan tuduhan terhadap Maduro dan 14 pejabat Venezuela atas dugaan terorisme narkoba, korupsi, dan perdagangan narkoba.

Jaksa Agung William Barr saat itu mengatakan bahwa AS akan mempertimbangkan semua opsi untuk menangkap Maduro dan lainnya.

AS merundingkan amnesti untuk Maduro dan para pembantu utamanya serta menyatakan kesiapan untuk memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan meminta ekstradisi atau penuntutan terhadap mereka, menurut laporan WSJ.

Negosiasi sejauh ini dilakukan antara ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, dan mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Belahan Barat di Departemen Pertahanan AS, Daniel Erickson, dalam format jarak jauh.

Selama pembicaraan Doha 2023, AS dilaporkan menawarkan amnesti kepada Maduro, tetapi pemimpin Venezuela tersebut menolak membahas syarat-syarat untuk mundur.

Sumber yang dekat dengan Pemerintah Venezuela mengatakan kepada harian tersebut bahwa sikap Maduro tidak berubah.

Warga Venezuela memberikan suara dalam pemilihan presiden pada 28 Juli, yang dimenangkan oleh Presiden petahana Maduro dengan lebih dari 51 persen suara.

Pihak oposisi mengklaim kemenangan telak, dengan mengutip lembar penghitungan yang mereka peroleh dari pusat pemungutan suara di seluruh negeri.

Hal itu memicu protes besar-besaran dari pihak oposisi. Lebih dari 2.000 orang ditahan dengan tuduhan merusak infrastruktur negara, penghasutan kebencian, dan terorisme.

Tanpa menunggu hasil penghitungan ulang suara dan audit, Washington menyerukan dunia untuk mengakui pemimpin oposisi Edmundo Gonzalez sebagai presiden terpilih Venezuela.

Anggota parlemen AS dan UE yang mengawasi hubungan internasional mengancam Maduro dengan "pertanggungjawaban" jika ia tidak menyerahkan kekuasaannya sebagai kepala negara setelah pemilihan tersebut.

Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: AS desak capres oposisi Venezuela diakui sebagai pemenang pemilu
Baca juga: Venezuela hentikan hubungan dengan negara yang ragukan hasil pilpres
Baca juga: Negara Amerika Latin kompak tolak akui hasil pilpres Venezuela ​​​​​​​