Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya menyoroti ketimpangan akses pendidikan yang terjadi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.
Dia menyebut sekitar 50 persen peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan negeri di Jakarta berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi, padahal sekolah negeri di Jakarta tidak memungut biaya alias gratis.
Baca juga: Komisi E DPRD DKI perjuangkan sekolah gratis di negeri maupun swasta
Baca juga: Komisi E DPRD DKI perjuangkan sekolah gratis di negeri maupun swasta
Sebaliknya, mayoritas siswa yang bersekolah di swasta di Jakarta justru dari kalangan keluarga kurang mampu, tetapi mereka harus membayar biaya sekolah.
"Fakta hari ini juga siswa-siswa yang bersekolah di sekolah swasta yang tidak gratis tersebut, khususnya yang tingkat (grade) 1, 2 dan 3, mereka 100 persen berasal dari keluarga kurang mampu dan harus membayar sekolah," katanya.
"Jika program sekolah gratis ini bisa terealisasi pada 2025, banyak masalah yang bisa kita atasi. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah di sekolah swasta," ucapnya.
Baca juga: Dinas Pendidikan Jakarta janjikan sekolah swasta gratis? Ini faktanya
Dengan adanya program ini, diharapkan kasus-kasus semacam ini tidak akan terjadi lagi.
Selain itu, Basri mencatat bahwa program sekolah gratis ini sudah berhasil diwujudkan di beberapa daerah lain di Indonesia.
Dia pun mengajak Pemprov DKI segera mempersiapkan anggaran melalui perubahan APBD 2024 agar program ini dapat dilaksanakan pada 2025.
Baca juga: DKI masih kaji usulan sekolah gratis
Baca juga: DKI masih kaji usulan sekolah gratis
"Untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat, pendidikan adalah kuncinya. Program sekolah gratis ini adalah langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut," tegasnya.