Kemenkes upayakan satu apoteker bisa membina beberapa puskesmas
9 Agustus 2024 21:17 WIB
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono berbincang dengan seorang pasien dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (9/8/2024) ANTARA/Mecca Yumna
Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Kementerian Kesehatan mengupayakan agar satu apoteker dapat membina beberapa puskesmas lainnya, guna menangani kendala terkait pengadaan obat seperti yang terjadi di Puskesmas Sawit, Boyolali, Jawa Tengah.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat kunjungan kerja di Jawa Tengah dalam rangka Ekspose Transformasi Kesehatan, menemukan kendala pada mekanisme rujuk balik, salah satunya terkait pengadaan obat.
Menurut Dante, kendala pengadaan obat itu terjadi karena belum adanya apoteker di Puskesmas Sawit.
Dia mencontohkan, untuk pasien diabetes, ketika pasien dirujuk balik ke puskesmas maka obat diberikan oleh puskesmas. Namun, ujarnya, hal ini belum berjalan karena harus ada izin apoteker.
"Jadi, saya sudah menginstruksikan kepada tim dari Kemenkes untuk melakukan evaluasi, apakah dimungkinkan nanti surat izin praktek apoteker itu, satu apoteker mempunyai beberapa Puskesmas binaan," ujar Dante.
Dengan demikian, menurut Dante, kewajiban Puskesmas untuk mengadakan obat non-kapitasi dari BPJS Kesehatan dapat terlaksana. Begitu pula dengan masalah lain, di mana setiap Puskesmas di setiap daerah memiliki masalah yang berbeda-beda.
"Masalahnya bisa kita bahas bersama melalui forum Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas). Nanti turunannya kita bahas di Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) di setiap daerah," dia menambahkan.
Baca juga: Menkes luncurkan Program Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Kendal
Baca juga: Kemenkes: Pustu ILP perkuat layanan kesehatan masyarakat
Dia menilai, mekanisme satu apoteker membina beberapa puskesmas merupakan salah satu upaya dari integrasi layanan primer (ILP).
Dia menyebutkan, ILP penting diimplementasikan mengingat inflasi kesehatan jauh lebih tinggi daripada Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).
Dia mengungkapkan, salah satu negara yang berhasil mengatasi inflasi kesehatan adalah Kuba karena melakukan edukasi, promotif, dan preventif pada pelayanan kesehatan. Dan Indonesia sedang melakukan strategi serupa melalui ILP.
"Kalau orang sudah diobati, mereka akan mengeluarkan biaya jauh lebih mahal daripada dicegah sebelum sakit," katanya.
Dengan demikian, menurut Dante, edukasi dan promotif preventif harus ditekankan, dan upaya-upaya tersebut dimuat dalam dalam ILP.
Baca juga: Ikatan Apoteker Indonesia Jateng bantu imunitas nakes di Kudus
Baca juga: Apoteker: Pahlawan di Balik Layar Kesehatan yang Jarang Diperhatikan
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat kunjungan kerja di Jawa Tengah dalam rangka Ekspose Transformasi Kesehatan, menemukan kendala pada mekanisme rujuk balik, salah satunya terkait pengadaan obat.
Menurut Dante, kendala pengadaan obat itu terjadi karena belum adanya apoteker di Puskesmas Sawit.
Dia mencontohkan, untuk pasien diabetes, ketika pasien dirujuk balik ke puskesmas maka obat diberikan oleh puskesmas. Namun, ujarnya, hal ini belum berjalan karena harus ada izin apoteker.
"Jadi, saya sudah menginstruksikan kepada tim dari Kemenkes untuk melakukan evaluasi, apakah dimungkinkan nanti surat izin praktek apoteker itu, satu apoteker mempunyai beberapa Puskesmas binaan," ujar Dante.
Dengan demikian, menurut Dante, kewajiban Puskesmas untuk mengadakan obat non-kapitasi dari BPJS Kesehatan dapat terlaksana. Begitu pula dengan masalah lain, di mana setiap Puskesmas di setiap daerah memiliki masalah yang berbeda-beda.
"Masalahnya bisa kita bahas bersama melalui forum Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas). Nanti turunannya kita bahas di Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) di setiap daerah," dia menambahkan.
Baca juga: Menkes luncurkan Program Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Kendal
Baca juga: Kemenkes: Pustu ILP perkuat layanan kesehatan masyarakat
Dia menilai, mekanisme satu apoteker membina beberapa puskesmas merupakan salah satu upaya dari integrasi layanan primer (ILP).
Dia menyebutkan, ILP penting diimplementasikan mengingat inflasi kesehatan jauh lebih tinggi daripada Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).
Dia mengungkapkan, salah satu negara yang berhasil mengatasi inflasi kesehatan adalah Kuba karena melakukan edukasi, promotif, dan preventif pada pelayanan kesehatan. Dan Indonesia sedang melakukan strategi serupa melalui ILP.
"Kalau orang sudah diobati, mereka akan mengeluarkan biaya jauh lebih mahal daripada dicegah sebelum sakit," katanya.
Dengan demikian, menurut Dante, edukasi dan promotif preventif harus ditekankan, dan upaya-upaya tersebut dimuat dalam dalam ILP.
Baca juga: Ikatan Apoteker Indonesia Jateng bantu imunitas nakes di Kudus
Baca juga: Apoteker: Pahlawan di Balik Layar Kesehatan yang Jarang Diperhatikan
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Tags: