Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perhubungan mulai menyusun rencana operasi Angkuta Lebaran 2014 untuk menyamakan persepsi serta menyiapkan sejumlah langkah antisipatif yang diperkirakan dapat muncul dalam pelaksaaan periode angkutan lebaran.

"Rapat koordinasi diselenggarakan lebih awal dengan tujuan agar dapat dilakukan koordinasi intern di bidang perhubungan dalam pemantauan dan pengendalian lalu lintas selama periode angkutan lebaran 2014/1435 H," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Suroyo, setelah dilakukan rapat koordinasi secara internal barulah Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat nasional.

Ia juga mengutarakan harapannya agar terdapat masukan dari berbagai daerah mengenai hal-hal baru yang belum tertangani secara optimal terkait dengan rencana operasi angkutan lebaran.

Dalam rapat koordinasi tersebut Suroyo juga mengulas sekilas evaluasi atas penyelenggaraan angkutan lebaran 2013 lalu. Berdasarkan evaluasi tersebut, masih terjadi kepadatan dan kemacetan lalu lintas di beberapa lokasi.

"Diantaranya di wilayah Nagrek, Garut, Karanganyar dan sumpiuh Jawa Tengah karena perlintasan sebidang kereta api, penyempitan pertemuan arus lalu lintas dua arah dan tanjakan serta turunan tajam," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub.

Selain itu, Suroyo juga mengungkapkan bahwa masih ditemukan bebrapa masalah lainnya seperti masih adanya pengguna kendaraan angkutan barang untuk mengangkut penumpang, minimnya penerangan jalan dan perlengkapan jalan, khususnya pada jalur-jalur alternatif.

Ia juga menyorot masih terlalu panjangnya proses persetujuan penyampaian data dari daerah ke pusat sehingga terjadi keterlambatan dalam pemutakhiran data.

Untuk itu, Suroyo mengimbau kepada masing-masing daerah untuk segera membentuk tim koordinasi dan rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran 2014/1435 H tingkat provinsi, kemudian segera dilakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan.

Sedangkan dalam hal pemutakhiran data, ia meminta kepada masing-masing daerah agar dapat bekerja sama terutama dalam pengumpulan dan penyampaian data, baik data terminal maupun data volume lalu lintas sehingga tidak terjadi keterlambatan.