Beijing (ANTARA) - China telah sepenuhnya menerapkan batch pertama dari langkah-langkah untuk menyelaraskan zona perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) percontohannya dengan standar internasional yang tinggi, demikian menurut Kementerian Perdagangan China pada Selasa (6/8).

Pada Juni 2023, Dewan Negara China mengeluarkan sebuah surat edaran tentang pendalaman reformasi di FTZ yang memenuhi syarat di Shanghai, Guangdong, Tianjin, Fujian, dan Beijing, serta di Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan, agar selaras dengan peraturan ekonomi dan perdagangan internasional berstandar tinggi.

Setahun kemudian, langkah-langkah ini telah diterapkan sepenuhnya, menghasilkan serangkaian inovasi institusional yang terkemuka dan menjadi pelopor, menurut kementerian tersebut.

Pihak kementerian mengungkapkan bahwa inovasi ini telah memberikan dukungan eksperimental bagi China untuk bergabung dengan perjanjian perdagangan berstandar tinggi, dan mengeksplorasi jalur-jalur praktis bagi negara tersebut guna memajukan keterbukaan institusionalnya.

Beberapa inovasi institusional yang pertama dari jenisnya telah sepenuhnya diterapkan. Impor 62 jenis produk yang diproduksi ulang telah dilonggarkan, misalnya, termasuk mesin otomotif, papar kementerian tersebut.

China telah membuat warga negara asing lebih mudah untuk tinggal dan bekerja di negaranya, dengan menerbitkan visa yang berlaku hingga dua tahun bagi para eksekutif asing yang mendirikan perusahaan di kawasan FTZ, serta keluarga mereka, dan dengan menerbitkan visa bagi anggota keluarga para pakar yang bekerja di perusahaan asing dengan durasi tinggal yang sama dengan yang dikeluarkan untuk para pakar itu sendiri.

Kebijakan-kebijakan menguntungkan terkait dengan pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi bagi perusahaan juga telah diterapkan. Pembebasan tarif telah diterapkan untuk pesawat terbang dan kapal yang keluar dari Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan untuk sementara waktu dalam rangka perbaikan.

Kementerian tersebut akan terus mendorong penerapan langkah-langkah percontohan dan kebijakan yang menguntungkan, yang bertujuan untuk memajukan keterbukaan institusional tingkat tinggi, imbuh kementerian itu.