Jakarta (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak para pimpinan nasional yang akan terpilih melalui pemilihan umum (Pemilu) 2014 harus kuat memiliki agenda politik lingkungan hidupnya.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Abetnego Tarigan di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa organisasinya mendesak agar kepemimpinan bangsa ini ke depan memiliki agenda politik lingkungan hidup yang kuat mengingat Indonesia berada di tengah situasi darurat bencana ekologis.

Ia mengatakan, Walhi mendesak para calon pimpinan yang terpilih nanti menghentikan praktik kriminalisasi, kekerasan dan intimidasi kepada masyarakat dan aktivis yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkeadilan.

Oleh karena, menurut dia, memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan keadilan sumber daya alam dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang.

Walhi, lanjutnya, juga meminta agar calon pimpinan memiliki agenda strategis politik lingkungan hidup sebagaimana yang terumuskan dalam platform politik gerakan lingkungan hidup Indonesia, untuk memulihkan Indonesia dari bencana ekologis demi keselamatan dan kedaulatan rakyat.

Penghentian berbagai investasi dan proyek pembangunan yang merusak lingkungan hidup dan merampas sumber-sumber kehidupan rakyat, antara lain Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), reklamasi pantai atau teluk, proyek incenerator, dan proyek infrastruktur skala raksasa lainnya juga harus dilakukan, ujar Abetnego.

Hal lain yang harus dilakukan calon pimpinan nasional mendatang, menurut dia, yakni membentuk pengadilan lingkungan hidup untuk memastikan penjahat lingkungan bertanggungjawab atas praktek buruk mereka dalam berinvestasi yang telah merusak lingkungan hidup dan merampas sumber-sumber kehidupan masyarakat.

Walhi, dikemukakannya, akan terus mengkonsolidasikan organisasi masyarakat sipil, masyarakat korban pembangunan, petani, nelayan, perempuan, masyarakat lokal, masyarakat adat untuk memastikan agar agenda politik lingkungan hidup yang berkeadilan menjadi agenda politik yang didengar dan disuarakan oleh kepemimpinan Indonesia kedepan sebagai sebuah perubahan struktural negara.

Pada tanggal 11 Maret 2014, Walhi telah menggelar rapat akbar gerakan lingkungan hidup Indonesia dan meluncurkan platform politik gerakan lingkungan hidup Indonesia.

Organisasi yang dibentuk pada 15 Oktober 1980 itu, menurut dia, juga melakukan konsolidasi internal organisasi yang dihadiri oleh 27 Walhi daerah di Indonesia melalui Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH).

Konsolidasi gerakan lingkungan hidup Indonesia melalui KNLH memperkuat bacaan atas situasi bangsa Indonesia yang tidak pernah berhenti dilanda bencana ekologis.

Kabut asap di Riau yang telah memakan banyak korban dari warga negara sebagai sebuah kejahatan lingkungan dan kemanusiaan merupakan salah satu contoh permasalahan yang ekologis yang tidak pernah tuntas, katanya menambahkan. (*)