Dia mengatakan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dan dilindungi menjadi salah satu upaya untuk menciptakan kesetaraan gender.
"Indonesia berada di peringkat 87 dari 146 negara dalam Indeks Kesenjangan Gender Global. Peringkat ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengurangi kesenjangan gender," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Di tengah laju modernitas dan kemajuan zaman, menurutnya isu ketimpangan gender masih menjadi persoalan klasik yang mengemuka dan hampir selalu menjadi bagian dari dinamika kehidupan berbangsa yang mewarnai setiap periodisasi pemerintahan.
Dia menilai banyak faktor yang menjadi penyebab fenomena ketimpangan gender. Misalnya, kata dia, masih kuatnya budaya patriarki dan seksisme, serta masih berkembangnya pola pikir yang cenderung menempatkan posisi kaum perempuan berada di bawah laki-laki.
"Masih minimnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan dan proses politik juga tercermin dari masih lemahnya angka keterpilihan perempuan dalam Pemilu. Di mana pada tahun 2024 hanya mencapai 21,9 persen dari total kuota yang dialokasikan sebesar 30 persen," kata dia.
Walaupun begitu, dia menilai bahwa kebijakan dan undang-undang saja tidak akan cukup untuk mendukung kesetaraan gender. Menurutnya implementasi yang efektif dalam mengubah budaya yang mendukung kesetaraan gender adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
Salah satu tantangan terbesar, menurutnya adalah mengubah stereotip dan norma sosial yang masih membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Pendidikan dan kampanye kesadaran publik, menurutnya juga sangat penting untuk mengatasi tantangan itu.
Selain itu, dia menyebut sektor swasta pun memiliki peran penting dalam mendukung kesetaraan gender. Sejauh ini, menurutnya banyak perusahaan di Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah gender.
"Program-program seperti kebijakan cuti melahirkan yang lebih baik, fleksibilitas kerja, dan dukungan bagi perempuan dalam posisi kepemimpinan adalah contoh upaya positif yang dapat diadopsi lebih luas," kata dia.
Baca juga: Sekjen MPR: Kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran perempuan
Baca juga: Wakil Ketua MPR ajak perempuan memahami politik jika ingin perubahan
Baca juga: Sekjen MPR: Kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran perempuan
Baca juga: Wakil Ketua MPR ajak perempuan memahami politik jika ingin perubahan