Pendapatan daerah di RAPBD-P Kudus 2024 naik menjadi Rp2,23 triliun
6 Agustus 2024 18:57 WIB
Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie saat menyampaikan pengantar nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Kudus tahun anggaran 2024 di ruang rapat DPRD Kudus, Selasa (6/8/2024). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyebutkan pendapatan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2024 meningkat menjadi Rp2,23 triliun dari APBD 2024 sebesar Rp2,04 triliun.
"Dengan kenaikan pendapatan daerah, kami juga melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang juga mengalami kenaikan," kata Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie ditemui usai penyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kudus Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat DPRD Kudus, Selasa.
Sementara belanja daerah, kata dia, juga mengalami peningkatan menjadi Rp2,51 triliun. Sedangkan pembiayaan netto pada RAPBD-P 2024 menjadi Rp281,05 miliar.
Belanda daerah tersebut, meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Baca juga: Kudus jaga inflasi dengan kemudahan akses pedagang komoditas pokok
Baca juga: Dispertan Kudus sasar produk pangan berbahan hewani miliki label halal
Hasan menambahkan bahwa melalui RAPBD-P 2024 memang ada kebutuhan anggaran yang mendesak, mulai dari pembayaran tagihan rekening listrik LPJU, pembelian alat berat untuk penanganan sampah di TPA, hingga penanganan kasus tengkes.
"Termasuk anggaran untuk renovasi Stadion Wergu Wetan Kudus juga kami usulkan lewat APBD Perubahan ini," ujarnya.
Pada APBD-P 2024, untuk PAD mengalami kenaikan sebesar 15,70 persen. Jika pada APBD 2024 ditetapkan sebesar Rp438,53 miliar maka pada perubahan ini naik menjadi Rp507,4 miliar.
Komponen PAD tersebut, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semuanya mengalami kenaikan dengan persentase bervariasi.
Untuk pendapatan transfer juga mengalami kenaikan sebesar 7,05 persen dari sebelumnya Rp1,61 triliun menjadi Rp1,7 triliun.
Sementara itu, Ketua DPRD Kudus Masan mengungkapkan pembahasan RAPBD-P 2024 dilakukan secepatnya.
"Kami menargetkan pekan ini selesai dibahas, sehingga bisa segera disahkan," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Kudus targetkan vaksinasi PMK sasar 16.000 ternak
Baca juga: Desa Menawan wakili Kudus ikuti Lomba Desa Wisata Nusantara
"Dengan kenaikan pendapatan daerah, kami juga melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang juga mengalami kenaikan," kata Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie ditemui usai penyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kudus Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat DPRD Kudus, Selasa.
Sementara belanja daerah, kata dia, juga mengalami peningkatan menjadi Rp2,51 triliun. Sedangkan pembiayaan netto pada RAPBD-P 2024 menjadi Rp281,05 miliar.
Belanda daerah tersebut, meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Baca juga: Kudus jaga inflasi dengan kemudahan akses pedagang komoditas pokok
Baca juga: Dispertan Kudus sasar produk pangan berbahan hewani miliki label halal
Hasan menambahkan bahwa melalui RAPBD-P 2024 memang ada kebutuhan anggaran yang mendesak, mulai dari pembayaran tagihan rekening listrik LPJU, pembelian alat berat untuk penanganan sampah di TPA, hingga penanganan kasus tengkes.
"Termasuk anggaran untuk renovasi Stadion Wergu Wetan Kudus juga kami usulkan lewat APBD Perubahan ini," ujarnya.
Pada APBD-P 2024, untuk PAD mengalami kenaikan sebesar 15,70 persen. Jika pada APBD 2024 ditetapkan sebesar Rp438,53 miliar maka pada perubahan ini naik menjadi Rp507,4 miliar.
Komponen PAD tersebut, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semuanya mengalami kenaikan dengan persentase bervariasi.
Untuk pendapatan transfer juga mengalami kenaikan sebesar 7,05 persen dari sebelumnya Rp1,61 triliun menjadi Rp1,7 triliun.
Sementara itu, Ketua DPRD Kudus Masan mengungkapkan pembahasan RAPBD-P 2024 dilakukan secepatnya.
"Kami menargetkan pekan ini selesai dibahas, sehingga bisa segera disahkan," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Kudus targetkan vaksinasi PMK sasar 16.000 ternak
Baca juga: Desa Menawan wakili Kudus ikuti Lomba Desa Wisata Nusantara
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Tags: