Pemerintah didesak bentuk tim penyelidik kebakaran hutan Riau
14 Maret 2014 17:54 WIB
Asap pekat mengepul di hutan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Provinsi Riau, Kamis (6/3). (ANTARA FOTO/FB Anggoro)
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI, Lukman Edy mendesak agar aparat dan pemerintah membentuk tim penyelidik dari lintas lembaga negara untuk menyelidiki indikasi perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau.
"Lakukan penindakan secara tegas dan keras terhadap pelakunya (perusahaan) berupa pencabutan izin dan memprosesnya secara hukum. Pemerintah tidak serius dalam menanggulangi kasus ini," kata Lukman Edy di Jakarta, Jumat.
Anggota DPR RI dari Riau II itu mengatakan pemerintah juga perlu segera melakukan pemadaman dengan berbagai cara, baik lewat darat maupun udara karena kondisi kabut asap saat ini sudah dalam taraf membahayakan keselamatan warga Riau.
"PKB secara kelembagaan dan saya secara pribadi sudah menegur keras pemerintah yang belum melaksanakan penanggulangan secara serius," tegasnya.
"Kami menilai anjuran Pemprov Riau untuk sholat Istisqa merupakan ikhtiar paling lemah, karena upaya ini merupakan ranahnya para ulama yang seharusnya tidak diambil alih pemerintah. Pemerintah seharusnya fokus melakukan tindakan riil penanganan ini, yakni cepat tanggap dan menerjunkan kekuatan penuh semua personil dan peralatan yang ada bagi mengatasi kebakaran yang berlangsung saat ini," katanya.
Dirinya juga sudah melayangkan surat kepada Presiden SBY terkait kebakaran hutan di Riau agar bertindak cepat. "Kalau tidak dilakukan penanggulangan secara maksimal dan terpadu, dampaknya selain menimbulkan kerugian di dalam negeri, juga akan mengganggu harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional," imbuhnya.
"Lakukan penindakan secara tegas dan keras terhadap pelakunya (perusahaan) berupa pencabutan izin dan memprosesnya secara hukum. Pemerintah tidak serius dalam menanggulangi kasus ini," kata Lukman Edy di Jakarta, Jumat.
Anggota DPR RI dari Riau II itu mengatakan pemerintah juga perlu segera melakukan pemadaman dengan berbagai cara, baik lewat darat maupun udara karena kondisi kabut asap saat ini sudah dalam taraf membahayakan keselamatan warga Riau.
"PKB secara kelembagaan dan saya secara pribadi sudah menegur keras pemerintah yang belum melaksanakan penanggulangan secara serius," tegasnya.
"Kami menilai anjuran Pemprov Riau untuk sholat Istisqa merupakan ikhtiar paling lemah, karena upaya ini merupakan ranahnya para ulama yang seharusnya tidak diambil alih pemerintah. Pemerintah seharusnya fokus melakukan tindakan riil penanganan ini, yakni cepat tanggap dan menerjunkan kekuatan penuh semua personil dan peralatan yang ada bagi mengatasi kebakaran yang berlangsung saat ini," katanya.
Dirinya juga sudah melayangkan surat kepada Presiden SBY terkait kebakaran hutan di Riau agar bertindak cepat. "Kalau tidak dilakukan penanggulangan secara maksimal dan terpadu, dampaknya selain menimbulkan kerugian di dalam negeri, juga akan mengganggu harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional," imbuhnya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
Tags: