"Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hilirisasi industri, yang terbukti membawa dampak positif yang luas, antara lain peningkatan nilai tambah bahan baku, penambahan jumlah serapan tenaga kerja, serta penerimaan devisa dari investasi dan ekspor," kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, melalui program hilirisasi yang dijalankan pemerintah telah menjadikan kontribusi manufaktur terhadap pemajuan ekonomi di berbagai provinsi di Pulau Sulawesi meningkat, seperti halnya pada triwulan I 2024 Provinsi Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonomi naik 2,35 persen, Sulawesi Selatan 2,15 persen, Sulawesi Tenggara 0,75 persen, Sulawesi Utara 0,68 persen, Sulawesi Barat 0,25 persen, dan Gorontalo 0,17 persen.
Ia berargumen peningkatan ekonomi tersebut didominasi oleh peningkatan lapangan usaha di industri manufaktur, seperti halnya yang tercatat di Sulawesi Tenggara yakni tumbuh sebesar 21,72 persen.
Lebih lanjut, menurut dia guna mendorong daya saing hilirisasi industri di wilayah tersebut, pihaknya pada Kamis (1/8) mengadakan kegiatan pertemuan industri di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk mendorong kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat.
Acara tersebut juga bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan para pengusaha, mulai dari industri kecil menengah (IKM) hingga pelaku industri besar. Sehingga secara langsung mendukung pemajuan program hilirisasi secara nasional.
"Diharapkan, dari acara temu industri ini, terjalin sinergi untuk mendorong transformasi industri yang berkelanjutan bagi perkembangan industri," katanya.
Sebelumnya Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi di sektor hilirisasi pada Januari-Juni (semester I) 2024 mencapai Rp181,4 triliun. Angka ini naik 21,9 persen secara tahunan (year on year), dengan rincian investasi di sektor nikel sebesar Rp80,9 triliun, tembaga Rp28 triliun, bauksit Rp5,1 triliun, dan timah Rp0,1 triliun.
Selanjutnya di sektor kehutanan Rp24,5 triliun, pertanian Rp23,6 triliun, petrokimia Rp13,2 triliun, serta baterai kendaraan listrik Rp6 triliun.
Baca juga: Wamenkeu: Hilirisasi dan ekonomi hijau jadi modal RI perkuat ASEAN
Baca juga: Menperin: Perpres pengelolaan kelapa dan kakao percepat hilirisasi
Baca juga: Inalum dorong percepatan hilirisasi aluminium nasional
Baca juga: Wamenkeu: Hilirisasi dan ekonomi hijau jadi modal RI perkuat ASEAN
Baca juga: Menperin: Perpres pengelolaan kelapa dan kakao percepat hilirisasi
Baca juga: Inalum dorong percepatan hilirisasi aluminium nasional