Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Marwan Ja'far meminta pemerintah memberikan pelatihan keterampilan bagi para petani agar kehidupannya menjadi sejahtera dan mandiri.

"Para petani kita masih miskin, apalagi sejahtera. Yang berbahaya lagi adalah banyak petani kita yang beralih profesi menjadi karyawan dan meninggalkan pekerjaan bertani," katanya kepada pers di Jakarta, Kamis.

Menurut Marwan, jika petani beralih profesi, maka implikasinya untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi.

Untuk itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam menyikapi kemiskinan ini dengan mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa sektor pertanian adalah sektor kebutuhan yang paling vital dan lebih menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak boleh ditinggalkan.

"Perlu menyadarkan masyarakat untuk menciptakan dan menjalankan pola pertanian produktif yang padat karya," kata Ketua Fraksi PKB di DPR itu.

Namun, menurutnya, hal itu harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah dengan terjangkaua harga bibit yang murah tercukupinya pupuk dan obat-obatan, dan terjangkaunya harga peralatan pertanian yang harus dibeli petani.

"Karena biaya bertani yang sangat tinggi menjadi persoalan pelik yang menyebabkan masyarakat menganggap berprofesi sebagai petani sama sekali tidak menguntungkan," tegasnya.

Selain itu, lanjut Marwan, masyarakat juga harus diberdayakan dengan memberikan pengetahuan dan skill dan pendampingan dalam memproduksi hal-hal tersebut diatas.

"Pengetahuan dan skill dan pendampingan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan intensif, berkelanjutan, dan gratis," katanya.

Marwan berpendapat, diperlukan sinergi antara lembaga pendidikan berbasis lokal baik sekolah menengah dan sekolah tinggi pertanian, LSM, Koperasi, dan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dengan subsitemnya Kementerian Perdagangan.

"Lebih penting dari semua itu adalah adanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada para petani, diantaranya menyangkut 'land reform', perlindungan terhadap wilayah pertanian dari rencana industrialisasi serta mengatur mekanisme distribusi dan harga dari hasil pertanian tersebut," demikian Marwan Ja'far.(*)