Washington (ANTARA News) - Para pemimpin baru Ukraina kemungkinan akan menandatangani kesepakatan politik dengan Uni Eropa yang lama ditunggu-tunggu pekan depan, kata Perdana Menteri sementara Arseniy Yatsenyuk Rabu setelah pembicaraan di Gedung Putih.

"Saya yakin bahwa pekan depan Ukraina akan menandatangani bagian politik dari perjanjian perhimpunan dan membuat langkah yang sangat solid serta kuat untuk menjadikan Ukraina bagian integral dari Uni Eropa," kata Yatsenyuk kepada satu kelompok "think tank" yang berbasis di Washington setelah pertemuan dengan Presiden AS Barack Obama.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan Rabu pagi bahwa kesepakatan itu mungkin bisa ditandatangani selama KTT Uni Eropa berikutnya, yang ditetapkan 20-21 Maret.

Pengumuman itu memberi sinyal percepatan hubungan formal antara Brussels dengan para pemimpin baru Kiev pro-Barat, yang menjabat bulan lalu.

Keputusan tahun lalu oleh Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang digulingkan untuk berpisah dengan perjanjian asosiasi Uni Eropa memicu protes-protes pro-demokrasi selama beberapa bulan di jalan-jalan Kiev.

Yanukovych melarikan diri akhir bulan lalu, dan kemudian tampil kepemimpinan sementara baru.

Tetapi Moskow telah mengerahkan ribuan tentara ke semenanjung Krimea, yang berencana melakukanreferendum pada Minggu untuk melepaskan diri dari Ukraina.

"Kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan negara saya, dalam rangka menyelamatkan rakyat saya," kata Yatsenyuk.

"Ini bukan hanya krisis antara Ukraina dan Rusia. Ini lebih buruk lagi, krisis global," tegasnya.

"Jika Rusia bergerak lebih jauh, itu akan melemahkan keamanan global."

Mencela referendum Minggu sebagai tidak sah, pemimpin sementara itu mengatakan ia percaya bahwa Rusia "akan menjadi mitra di masa depan."

"Kami masih percaya ada pilihan untuk mengatasi tantangan ini dengan diplomatik," katanya kepada think tank Dewan Atlantik.

"Kita perlu Federasi Rusia segera menarik kembali pasukannya ke barak," katanya. Berbicara dalam bahasa Inggris, dia menambahkan pemerintahnya "siap mengadakan dialog terbuka."

Ia juga bersumpah untuk menegakkan semua perjanjian internasional, multilateral dan bilateral, termasuk salah satu yang mengatur penempatan Armada Laut Hitam Rusia di Krimea.

Penerjemah: Askan Krisna