Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2023.

Menurut keterangan tertulis dari Kemlu di Jakarta, Jumat, penyerahan laporan BPK itu diwakili oleh anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, dilaksanakan di Kantor Kemlu, dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Mengenai predikat WTP yang diraih oleh Kemlu, Menlu Retno menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja di Kemlu, baik yang berada di pusat maupun di perwakilan.

“Sebagaimana pesan Presiden RI, status WTP bukanlah raihan, namun sebuah kewajiban. Oleh karena itu, kewajiban ini harus ditunaikan sebaik mungkin,” kata Retno.

Retno menambahkan bahwa dengan adanya predikat WTP turut mendorong Kemlu untuk selalu mengedepankan tata kelola yang baik (good governance).

“Saya berharap, good governance akan tetap menjadi DNA Kementerian Luar Negeri selamanya,” ujar Retno.

Baca juga: Laporan keuangan Kemlu raih opini WTP

Retno juga menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang berjalan sangat baik antara BPK dan Kemlu dalam kurun waktu hampir 10 tahun terakhir.

Dia juga menyebutkan bahwa Kemlu dan BPK memperkuat kemitraan mereka dengan menandatangani nota kesepahaman pada 2022.

Selain itu, Retno juga mengapresiasi peran BPK yang semakin kokoh di dunia internasional.

Dalam 10 tahun terakhir, BPK telah terpilih sebagai auditor eksternal di tujuh organisasi internasional.

BPK sendiri telah terpilih sebagai auditor eksternal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk tiga periode berturut-turut.

“Dalam 10 tahun ini kita terus menjalankan apa yang dinamakan total diplomacy. Peran dan sumbangsih BPK di dunia ini adalah salah satu bentuk dukungan konkret atas total diplomacy yang kita lakukan,” kata Retno.

Baca juga: Kemlu raih predikat WTP tujuh kali berturut-turut dari BPK