Menkominfo sebut PDN Cikarang tengah diaudit pastikan keamanan optimal
1 Agustus 2024 21:25 WIB
Arsip foto - Tampilan maket bagian depan untuk Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang. Foto diambil di kantor PDN Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/2/2024). ANTARA/Livia Kristianti/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebutkan bahwa Pusat Data Nasional (PDN) pertama milik pemerintah di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tengah diaudit pihak independen sebagai langkah memastikan keamanannya optimal dari berbagai sisi.
Hal itu menurut Budi dilakukan agar pada saat peresmian, PDN Cikarang bisa beroperasi tanpa kendala dan terjamin operasionalnya karena telah melewati proses pemeriksaan.
"Ini lagi dilihat diaudit proses fisiknya, itu baru proses fisiknya. Belum nanti isinya dari sisi keamanannya, fitur-fiturnya. Dengan kondisi saat ini saya memilih untuk lebih berhati-hati, yang penting aman dan prudent," kata Budi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis.
Baca juga: Kemenkominfo pastikan pembangunan PDN Cikarang berlanjut
Kementerian Kominfo mengandalkan pemeriksaan atau audit ini kepada beberapa pihak termasuk di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Budi menyebutkan saat ini dari sisi kesiapan, PDN Cikarang sudah memiliki progres bangunan fisik sebanyak 80 persen. Meski demikian pihaknya tidak ingin tergesa-gesa untuk melakukan peresmian seremonial semata.
Ia ingin mengutamakan fasilitas infrastruktur digitalnya itu benar-benar siap dari segala sisi untuk bisa mengantisipasi serangan dari berbagai lini.
Baca juga: PDN dipastikan perkuat arsitektur keamanan siber imbas insiden PDNS 2
"Untuk apa kami mengejar kecepatan-kecepatan, kalau gak prudent untuk apa?" kata Budi.
PDN Cikarang didirikan dengan skema G-to-G financing, dengan bantuan dari Pemerintah Prancis dengan pendanaan sebesar 164.679.680 Euro atau setara Rp2,7 triliun.
Meski Pemerintah sempat mengalami serangan siber pada PDN Sementara (PDNS) 2 di Surabaya pada Juni 2024, namun pembangunan untuk PDN Cikarang tidak terganggu oleh insiden itu dan tetap berlanjut.
PDN ini menjadi PDN pertama yang harusnya beroperasi di Indonesia dan dimiliki langsung oleh Pemerintah RI. Selain PDN Cikarang, nantinya Indonesia memiliki PDN lainnya di Batam, Kepulauan Riau dan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca juga: Pemerintah pastikan serangan siber PDNS tidak pengaruhi PDN
Baca juga: Intip progres PDN Cikarang yang dinobatkan jadi "green data center"
Hal itu menurut Budi dilakukan agar pada saat peresmian, PDN Cikarang bisa beroperasi tanpa kendala dan terjamin operasionalnya karena telah melewati proses pemeriksaan.
"Ini lagi dilihat diaudit proses fisiknya, itu baru proses fisiknya. Belum nanti isinya dari sisi keamanannya, fitur-fiturnya. Dengan kondisi saat ini saya memilih untuk lebih berhati-hati, yang penting aman dan prudent," kata Budi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis.
Baca juga: Kemenkominfo pastikan pembangunan PDN Cikarang berlanjut
Kementerian Kominfo mengandalkan pemeriksaan atau audit ini kepada beberapa pihak termasuk di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Budi menyebutkan saat ini dari sisi kesiapan, PDN Cikarang sudah memiliki progres bangunan fisik sebanyak 80 persen. Meski demikian pihaknya tidak ingin tergesa-gesa untuk melakukan peresmian seremonial semata.
Ia ingin mengutamakan fasilitas infrastruktur digitalnya itu benar-benar siap dari segala sisi untuk bisa mengantisipasi serangan dari berbagai lini.
Baca juga: PDN dipastikan perkuat arsitektur keamanan siber imbas insiden PDNS 2
"Untuk apa kami mengejar kecepatan-kecepatan, kalau gak prudent untuk apa?" kata Budi.
PDN Cikarang didirikan dengan skema G-to-G financing, dengan bantuan dari Pemerintah Prancis dengan pendanaan sebesar 164.679.680 Euro atau setara Rp2,7 triliun.
Meski Pemerintah sempat mengalami serangan siber pada PDN Sementara (PDNS) 2 di Surabaya pada Juni 2024, namun pembangunan untuk PDN Cikarang tidak terganggu oleh insiden itu dan tetap berlanjut.
PDN ini menjadi PDN pertama yang harusnya beroperasi di Indonesia dan dimiliki langsung oleh Pemerintah RI. Selain PDN Cikarang, nantinya Indonesia memiliki PDN lainnya di Batam, Kepulauan Riau dan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca juga: Pemerintah pastikan serangan siber PDNS tidak pengaruhi PDN
Baca juga: Intip progres PDN Cikarang yang dinobatkan jadi "green data center"
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Tags: