Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meminta Bawaslu kota dan kabupaten meningkatkan kapasitas serta kemampuan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk mengidentifikasi pelanggaran pemilu menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

“Peningkatan kapasitas ini sangat vital untuk menghadapi tantangan penanganan pelanggaran yang mungkin timbul selama Pilkada 2024,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan melalui pelatihan yang rutin dilaksanakan dapat membuat panitia pengawas pemilu di masing-masing kecamatan memiliki kemampuan yang memadai dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran pemilu.

“Kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan demokratis. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme dalam penanganan pelanggaran adalah hal yang tidak bisa ditawar,” kata dia.

Selain itu, lanjutnya kolaborasi antara lembaga juga terus dilakukan untuk membangun koordinasi antara Bawaslu, Panwascam, dan pemangku kebijakan untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan pemilu.

Pihaknya juga terus melakukan penguatan sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan dan penanganan pelanggaran, serta transparansi dalam proses pengawasan.

“Penegakan hukum yang tegas harus dilakukan dan pelanggaran yang ditemukan harus ditindaklanjuti dengan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.

Beny berharap melalui kegiatan ini seluruh pengawas pemilu dapat lebih siap dan sigap dalam menghadapi berbagai tantangan pada Pilkada 2024.

“Kami mengapresiasi kerja keras Bawaslu Jakarta Utara dan Panwascam yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan,” kata dia.

Sementara Kabag Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, Proses, dan Hukum (PPPSH) Bawaslu DKI Jakarta, Dwi Hening Wardani menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya-upaya peningkatan kapasitas pengawasan.

Ia menilai kolaborasi antara seluruh komponen pengawas pemilu sangat penting untuk memastikan terwujudnya Pilkada yang berkualitas.

“Dengan adanya kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi ini dapat meningkatkan kualitas pengawasan pemilihan di Jakarta Utara dan wilayah lainnya sehingga mampu mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas,” kata dia.

Ketua Bawaslu Jakarta Utara Johan Bahdi mengatakan pengembangan sumber daya manusia dalam tubuh Bawaslu bertujuan untuk memastikan setiap pengawas memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pengawasan dengan efektif.

“Peningkatan kapasitas ini sangat vital untuk menghadapi tantangan penanganan pelanggaran yang mungkin timbul selama Pilkada 2024,” kata dia.
Baca juga: Bawaslu Jakbar lakukan pengawasan melekat pada pleno hasil coklit
Baca juga: Bawaslu sosialisasikan pengawasan untuk cegah pelanggaran di pilkada
Baca juga: Bawaslu pastikan tak terjadi pelanggaran proses coklit di Jakut