Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersilakan pihak swasta selain PT Godang Tua Jaya (PT GTJ) untuk mengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi.

"Kalau ada pihak swasta yang mau investasi sampah dengan kami, saya akan tunggu kontrak dengan PT GTJ selesai dulu, saya akan teliti per tahunnya," kata Ahok di Balaikota, Rabu.

Seperti diketahui, Ahok meragukan hasil penghitungan jumlah sampah DKI yang mencapai 6.500 ton per hari karena selama ini kamera pemantau (CCTV) dan penimbang elektronik di TPST Bantargebang tidak berfungsi.

Terkait hal tersebut, pihak PT GTJ mengatakan hal tersebut hanyalah kesalahpahaman belaka.

Menurut PT GTJ, dalam kontrak kerja sama pengaturan volume pengiriman sampah sampah akan turun secara bertahap pada tujuh tahun sebelum kontrak berakhir. Penurunan volume sampah tersebut terjadi secara bertahap. Pada lima tahun pertama, volume sampah turun menjadi 4.500 ton per hari dari total 6.500 ton per hari.

Lalu lima tahun kedua, volume sampah turun menjadi 3.000 ton per hari. Hingga pada tujuh tahun terakhir, volume sampah yang dikirim menjadi 2.000 ton per hari.

Padahal, jumlah sampah warga Jakarta di Bantar Gerbang mengalami kenaikan karena pengelolaan sampah tidak pernah dilakukan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

"Kami memang tidak mau mengatakan masa lalu tetapi faktanya seperti itu semakin lama semakin naik jumlah sampahnya. Saya sudah teliti dalam kontraknya tidak ada penurunan," kata Ahok.

Selanjutnya, Pemda DKI Jakarta akan mengubah model pengangkutan dan pengelolaan sampah.

"Tidak lagi per ton tetapi angkut borongan per rit. Di Bantar Gebang baru hitungan per ton. Satu rit itu mengangkutnya berapa ton?" tanya ahok.

Pemda DKI juga akan memasang alat untuk mengetahui waktu pengambilan sampah jam berapa saja, lokasi mana saja yang akan diangkut, dan berhenti jam berapa angkut sampah di setiap armada pengangkut sampah.