Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) - (Antara/Xinhua-OANA) - Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Jan Eliasson, pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) dalam pertemuannya dengan para penjabat pemimpin Ukraina menekankan perlunya penyelesaian diplomatik dalam konflik di negara mereka.

Atas permintaan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, Eliasson pada Ahad (2/3) mengunjungi Ukraina guna menilai situasi di lapangan.

Pada Selasa itu, ia bertemu dengan penjabat Presiden Ukraina bersama perdana menteri dan penjabat menteri luar negerinya, kata Juru Bicara PBB Martin Nesirky dalam taklimat harian di Markas PBB, New York.

"Didalam pertemuannya, Wakil Sekretaris Jenderal menekankan perlunya ketenangan dan persatuan internasional dalam mewujudkan perdamaian," kata Nesirky.

Ia mengemukakan pula, Eliasson kembali menyampaikan seruan Ban bahwa keutuhan wilayah Ukraina mesti dihormati dan dipelihara.

Eliasson juga mengadakan pertemuan dengan wakil diplomatik di Kiev dan melanjutkan misinya di Ukraina pada Rabu, kata juru bicara PBB tersebut.

"Sebagai bagian dari misi itu, Eliasson telah meminta Penasehat Khusus PBB Robert Serry, yang telah berada di wilayah tersebut sejak pekan lalu, untuk mengunjungi Krimea yang dilanda konflik guna mengetahui langsung dan menilai situasi di sana," kata Nesirky.

Serry saat ini meninggalkan Kiev dan dijadwalkan segera tiba di Krimea, ujar juru bicara itu.

Krisis Ukraina, yang berasal dari protes terhadap keputusan presiden Viktor Yanukovych pada November 2013 untuk mundur dari kesepakatan penyatuan dengan Uni Eropa dan malah mencari bantuan Rusia, berubah secara drastis dalam waktu dua pekan, setelah bentrokan berdarah antara pemrotes dan polisi. Yanukovych lalu meninggalkan Kiev.

Pekan lalu, Republik Otonomi Krimea, Ukraina, menjadi pusat baru ketegangan yang berkecamuk di negara Eropa Timur tersebut, saat kelompok bersenjata menguasai gedung parlemen dan pemerintah lokal di Krimea serta menduduki dua bandar udara. Bendera Rusia dikibarkan di atas bangunan yang mereka kuasai.

Pada 1 Maret 2014, Majelis Tinggi Parlemen Rusia menyetujui permintaan Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan Angkatan Bersenjata di Ukraina "sehubungan dengan situasi luar biasa dan ancaman terhadap nyawa warga Federasi Rusia".
(Uu.C003)