KPK masih kumpulkan bahan terkait bus Transjakarta
4 Maret 2014 22:47 WIB
Kerjasama Pemberantasan Korupsi Ketua KPK Abraham Samad (kiri) didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) ketika menghadiri penandatanganan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/3). KPK menggandeng Pemprov DKI untuk bekerjasama dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. (ANTARA FOTO/Reno Esnir). ()
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima laporan terkait masalah pengadaan sejumlah unit armada bus Transjakarta yang ditemukan dalam keadaan rusak dan berkarat.
"Sampai dengan saat ini kita masih mengumpulkan seluruh bahan serta keterangan terkait kasus tersebut," kata Ketua KPK Abraham Samad usai acara penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.
Menurut dia, kasus dugaan korupsi bukanlah delik aduan, sehingga untuk mengusutnya tidak perlu ada laporan.
Permasalahan bus Transjakarta yang berkarat itu, kata dia, telah dilaporkan oleh Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) kepada KPK dan kini tengah didalami. Apabila ditemukan dua alat bukti, maka prosesnya bisa meningkat ke penyidikan.
"Prosesnya cukup panjang. Mulai dari unit pengaduan masyarakat, lalu akan dilakukan investigasi. Jika memenuhi syarat, maka akan ditingkatkan ke penyelidikan. Selanjutnya, jika ada dua alat bukti yang cukup, maka akan jadi penyidikan," ujar Samad.
Kendati demikian, dia menuturkan seluruh proses tersebut tidak akan disampaikan kepada publik, karena pengusutan dugaan korupsi termasuk dalam kegiatan intelijen.
"Laporan memang sudah kita terima. Tapi, ketika KPK melakukan penyelidikan, kita tidak akan menyampaikannya kepada publik karena merupakan kegiatan intelijen. Lagi pula, prosesnya juga masih panjang," ujar Samad.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Hasil investigasi Inspektorat Provinsi DKI sudah diserahkan kepada BPKP untuk diaudit. Kalau sudah keluar hasilnya, baru kita bisa mengungkap kasus tersebut," kata Jokowi.
Dia mengaku siap memenuhi panggilan KPKapabila dimintai keterangan terkait pengadaan 310 bus Transjakarta jenis gandeng (articulated) dan 346 bus sedang untuk Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) itu.
"Kalau dipanggil KPK, ya saya siap saja. Memang harus siap," kata Jokowi.
Sebanyak lima unit bus Transjakarta articulated (gandeng) dan sepuluh unit BKTB ditemukan dalam keadaan berkarat. Diduga, penyebabnya adalah penggunaan suku cadang bekas atau rekondisi. (*)
"Sampai dengan saat ini kita masih mengumpulkan seluruh bahan serta keterangan terkait kasus tersebut," kata Ketua KPK Abraham Samad usai acara penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.
Menurut dia, kasus dugaan korupsi bukanlah delik aduan, sehingga untuk mengusutnya tidak perlu ada laporan.
Permasalahan bus Transjakarta yang berkarat itu, kata dia, telah dilaporkan oleh Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) kepada KPK dan kini tengah didalami. Apabila ditemukan dua alat bukti, maka prosesnya bisa meningkat ke penyidikan.
"Prosesnya cukup panjang. Mulai dari unit pengaduan masyarakat, lalu akan dilakukan investigasi. Jika memenuhi syarat, maka akan ditingkatkan ke penyelidikan. Selanjutnya, jika ada dua alat bukti yang cukup, maka akan jadi penyidikan," ujar Samad.
Kendati demikian, dia menuturkan seluruh proses tersebut tidak akan disampaikan kepada publik, karena pengusutan dugaan korupsi termasuk dalam kegiatan intelijen.
"Laporan memang sudah kita terima. Tapi, ketika KPK melakukan penyelidikan, kita tidak akan menyampaikannya kepada publik karena merupakan kegiatan intelijen. Lagi pula, prosesnya juga masih panjang," ujar Samad.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Hasil investigasi Inspektorat Provinsi DKI sudah diserahkan kepada BPKP untuk diaudit. Kalau sudah keluar hasilnya, baru kita bisa mengungkap kasus tersebut," kata Jokowi.
Dia mengaku siap memenuhi panggilan KPKapabila dimintai keterangan terkait pengadaan 310 bus Transjakarta jenis gandeng (articulated) dan 346 bus sedang untuk Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) itu.
"Kalau dipanggil KPK, ya saya siap saja. Memang harus siap," kata Jokowi.
Sebanyak lima unit bus Transjakarta articulated (gandeng) dan sepuluh unit BKTB ditemukan dalam keadaan berkarat. Diduga, penyebabnya adalah penggunaan suku cadang bekas atau rekondisi. (*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
Tags: