Perempuan dibutuhkan dalam sistem politik Indonesia
4 Maret 2014 20:23 WIB
Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan & Politik berunjuk rasa menolak peraturan KPU no 7 tahun 2013 tentang keterwakilan perempuan dalam partai di depan Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/4). Menurut mereka peraturan KPUtersebut tidak jelas, karena tidak memuat sanksi kepada parpol jika tidak memenuhi 30 persen keterwakilan calon legislatif (caleg) wanita. (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)
Pontianak (ANTARA News) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan perempuan dibutuhkan dalam sistem politik di Indonesia untuk membantu memperbaiki kondisi saat ini.
Menurut Christiandy Sanjaya di Pontianak, Selasa, masalah yang dialami bangsa Indonesia di antaranya dari sistem politik yang terbentuk.
"Tidak ada partai politik yang tidak terjerat kasus korupsi. Sehingga dibutuhkan penolong, para caleg perempuan inilah yang dapat menjadi penolong," ujar dia.
Ia melanjutkan, dengan menyukseskan Pemilu 2014, Indonesia dapat muncul menjadi bangsa yang besar.
"Yang dilakukan hari ini, pengaruhnya luar biasa untuk ke depan," katanya.
Christiandy Sanjaya tidak memungkiri kalau realitas politik saat ini seolah-olah masih dimonopoli kaum pria.
"Dengan berbagai kebijakan yang sifatnya afirmatif, kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal, tentu ada yang kurang," kata dia.
Misalnya kewajiban kuota 30 persen untuk caleg yang diajukan partai politik pada pemilu.
Berdasarkan data dari KPU Provinsi Kalbar, dari 744 caleg, 279 orang di antaranya adalah perempuan. Sedangkan dari 534 anggota DPRD kabupaten dan kota se-Kalbar, 45 orang atau 8,43 persen di antaranya adalah perempuan.
Sementara dari 55 anggota DPRD Provinsi Kalbar, empat orang atau 7,27 persen di antaranya perempuan.
Menurut Christiandy Sanjaya di Pontianak, Selasa, masalah yang dialami bangsa Indonesia di antaranya dari sistem politik yang terbentuk.
"Tidak ada partai politik yang tidak terjerat kasus korupsi. Sehingga dibutuhkan penolong, para caleg perempuan inilah yang dapat menjadi penolong," ujar dia.
Ia melanjutkan, dengan menyukseskan Pemilu 2014, Indonesia dapat muncul menjadi bangsa yang besar.
"Yang dilakukan hari ini, pengaruhnya luar biasa untuk ke depan," katanya.
Christiandy Sanjaya tidak memungkiri kalau realitas politik saat ini seolah-olah masih dimonopoli kaum pria.
"Dengan berbagai kebijakan yang sifatnya afirmatif, kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal, tentu ada yang kurang," kata dia.
Misalnya kewajiban kuota 30 persen untuk caleg yang diajukan partai politik pada pemilu.
Berdasarkan data dari KPU Provinsi Kalbar, dari 744 caleg, 279 orang di antaranya adalah perempuan. Sedangkan dari 534 anggota DPRD kabupaten dan kota se-Kalbar, 45 orang atau 8,43 persen di antaranya adalah perempuan.
Sementara dari 55 anggota DPRD Provinsi Kalbar, empat orang atau 7,27 persen di antaranya perempuan.
Pewarta: Teguh Imam Wibowo
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
Tags: