Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemprov Kalimantan Timur melakukan pembahasan rencana perjanjian kerja sama (PKS) pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.

Saat ini, sudah ada enam pemprov yang telah menandatangani PKS dengan BPH Migas yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, dan Provinsi Jambi.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan pembahasan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan.

Ia menyebutkan rapat koordinasi tersebut dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Hal apa saja yang menjadi perhatian, serta ada yang kurang jelas atau unek-unek dari pemerintah daerah disampaikan, sehingga dapat kita bahas bersama hingga tuntas. Alhamdulillah, dari enam provinsi yang telah menandatangani PKS dengan BPH Migas, semua sudah dapat kita selesaikan dan para pihak sudah mendapatkan penjelasan secara detail terkait substansi dan materi PKS," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengharapkan PKS dapat dilakukan penandatanganan dalam waktu dekat.

"Kita harapkan dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat segera menyusul untuk penandatanganan PKS dengan BPH Migas. Dengan PKS ini, kami harapkan penyaluran JBT dan JBKP di wilayah Kalimantan Timur semakin lancar dan semakin tepat sasaran," katanya.

Sedangkan, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Iwan Darmawan mengharapkan PKS mampu memberikan solusi dan kerja sama dalam penyaluran BBM subsidi di wilayahnya.

"Mudah-mudahan PKS antara BPH Migas dengan Pemprov Kalimantan Timur ini mampu memecahkan masalah seputar penyaluran dan distribusi BBM subsidi, serta semakin memudahkan koordinasi dan kolaborasi antara Pemprov Kalimantan Timur dengan pemerintah pusat, khususnya BPH Migas," katanya.

Pada pembahasan PKS turut hadir dari Pemprov Kaltim antara lain Kepala Bagian Kerja Sama Agung M dan Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindagkop Syahrani.

Baca juga: BPH Migas apresiasi kesiapan pasokan BBM di TerminalAKR
Baca juga: BPH Migas pastikan pasokan BBM siap dukung ajang internasional diBali
Baca juga: BPH Migas: Regulasi subpenyalur agar distribusi BBM tepat sasaran