Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk membahas situasi terkini Government Technology (GovTech) Indonesia.

Topik utama yang dibahas khususnya terkait Single Sign-On (SSO) dan reviu mengenai anggaran-anggaran yang diperlukan.

"Hari ini kami dipimpin oleh Pak Mensesneg membicarakan kelanjutan dan kepastian proses GovTech. Salah satu poin-nya selain soal SSO-nya, ada soal anggaran," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

GovTech Indonesia yang bernama INA Digital merupakan bagian dari BUMN Peruri.

Entitas tersebut bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Progres dari INA Digital yang dilaporkan salah satunya adalah pembangunan aplikasi Aparatur Negara yang sudah memasuki uji coba dengan lebih dari 6.500 ASN dan secara bertahap akan digunakan seluruh ASN ke depan.

Baca juga: Menpan RB: "GovTech" cegah tumpang tindih data bantuan sosial

Baca juga: Menko Luhut: GovTech RI dapat kurangi korupsi dan naikkan pendapatan

Baca juga: Peluncuran GovTech bukti Peruri tingkatkan bisnis di sekuriti digital

Anas turut mengusulkan beberapa solusi dan prioritas untuk mengatasi isu-isu kontrak, kesiapan teknis, dan ekspektasi publik jelang peluncuran layanan awal INA Digital pada bulan September 2024.

Fokus utama dalam peluncuran tersebut adalah penekanan pada fitur unggulan yang memudahkan masyarakat.

Rilis fitur akan dilakukan secara bertahap setelah bulan September 2024 sesuai kesiapan masing-masing kementerian/lembaga.

INA Digital diharapkan dapat memperkuat kapabilitas tim untuk akselerasi pelaksanaan.

"Jadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini akan jadi penguat dan akan menjadi milestone totok nadi bagi pemerintah dan untuk Indonesia," imbuhnya.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan berperan dalam penyiapan anggaran untuk peluncuran.

"Nanti di dalam Kementerian Keuangan kita melihat secara detil. Ini merupakan salah satu game changer untuk pemerintahan berbasis elektronik kita ke depan," jelas Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara.