Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Putu Elvina mengatakan bahwa Festival HAM 2024 mendorong partisipasi ruang sipil sebagai bentuk upaya memaksimalkan pemajuan dan pemenuhan HAM di negara demokrasi seperti Indonesia.

“Di Festival HAM kali ini kita mendorong kembali bagaimana partisipasi ruang sipil itu bisa semakin baik. Makanya, di tema kali ini masyarakat sipil kita dorong untuk berbagi cerita mereka,” kata Putu kepada ANTARA di Gedung ANTARA Heritage Center, Pasar Baru, Jakarta, Jumat.

Dikatakan Putu, Festival HAM dalam penyelenggaraan satu dekade ini mengangkat tema Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Daerah hingga Nasional.

Berangkat dari tema tersebut, berbagai sesi paralel digelar untuk membahas isu HAM kekinian, termasuk terkait orang tanpa kewarganegaraan (stateless) dan hak-hak penyandang disabilitas.

“Sebenarnya kalau kita bicara Festival HAM ini bagaimana kemudian daerah meramu festival tersebut, tapi nuansa atau substansi hak asasi manusia tetap kental. Itu diramu dalam diskusi-diskusi,” ujarnya.

Ia menyebut, hasil diskusi dalam Festival HAM akan dibawa ke forum internasional, yakni The World Human Right City Forum di Gwangju, Korea Selatan. Pada forum tersebut, kata dia, Komnas HAM menjelaskan perkembangan praktik HAM di Indonesia.

Lebih lanjut, Putu menjelaskan, Festival HAM 2024 akan mengundang berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. “Banyak institusi hak asasi manusia dari beberapa negara juga akan hadir,” katanya.

Festival HAM 2024 bakal digelar di Kota Bitung, Sulawesi Utara pada 29–31 Juli 2024. Pemilihan Kota Bitung sebagai tuan rumah di antaranya didasari karena kota tersebut merupakan salah satu kota dengan tingkat toleransi yang bagus.

Menurut Putu, tuan rumah Festival HAM akan menjadi etalase HAM yang diharapkan dapat mendorong kota/kabupaten lainnya untuk berbenah dalam hal pemenuhan HAM. Oleh sebab itu, ia berharap agar banyak pemerintah kota/kabupaten yang hadir pada Festival HAM 2024.

“Saya berharap banyak bupati atau wali kota bisa hadir, sehingga mereka ikut berbenah nantinya,” ujar Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM tersebut.