Palu (ANTARA) - Presidium Relawan Banuata Jasrin Talib menyatakan, bakal calon Gubernur Ahmad Ali mempunyai rekam jejak yang sudah teruji di tingkat nasional.

"Mayoritas elit politik nasional saat ini, pastinya mengenal sosok Ahmad Ali," katanya di Palu, Jumat.

Menurut dia, majunya Ahmad Ali di kontestasi Pilkada Sulawesi Tengah, merupakan komitmen untuk membangun daerah dan kampung halamannya. Upaya itu sudah dilakukan, sejak belasan tahun terakhir, termasuk menjadi anggota DPR RI dua periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Lanjut dia, di DPR, Ali bukan sekadar politikus biasa, tetapi pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi NasDem.

Hingga saat ini, jabatan Wakil Ketua Umum NasDem masih dipegang Ali.

"Membangun daerah, tidak hanya mengandalkan elektabilitas dan popularitas. Tetapi, jejaring yang kuat di legislatif dan eksekutif. Itu sangat penting dimiliki seorang kepala daerah," jelasnya.

Menurut aktivis HMI itu, semua faktor ada di sosok Ahmad Ali. Pengalaman memimpin dan kharisma sebagai seorang calon gubernur, lanjut Jasrin, menjadikan Ali layak diberikan kesempatan sebagai Gubernur Sulteng 2024-2029.

"Pemimpin sesuai keinginan rakyat yang amanah, jujur, bersih dari KKN, juga dimiliki Ahmad Ali," ujarnya.

Kata dia, hal itu dibuktikan dengan kepercayaan yang diberikan kepada Ahmad Ali untuk memimpin Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sulteng dan Ikatan Alumni Universitas Tadulako (Untad) Palu.

Kata Jasrin, Ali dalam berbagai kesempatan telah menyatakan siap membuka lebih banyak lapangan kerja, membangun infrastruktur jalan desa dan jalan tani hingga program kesehatan dan pendidikan untuk warga Sulteng.

"Penegasan itu dapat dilihat nantinya dalam kebijakan visi-misi Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri," katanya.

Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng.

Untuk mengusung satu pasang calon di Pilkada Sulteng, dibutuhkan 20 persen dari 55 kursi DPRD Sulteng atau 11 kursi di periode 2024-2029.

Pasangan itu diusung Partai NasDem dengan delapan kursi, PKB lima kursi, Gerindra tujuh kursi, PAN 2 kursi, Hanura satu kursi dan PPP satu kursi.