"Kita berharap semua anak-anak bisa sekolah, karena pendidikan di sekolah-sekolah negeri mulai dari jenjang SD hingga SLTA sudah gratis," kata Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Lebak Paryono pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 di Rangkasbitung, Lebak, Jumat.
Pemerintah Kabupaten Lebak cukup perhatian terhadap anak-anak dengan menangani masalah anak tidak sekolah maupun anak berpotensi tak bersekolah agar mereka wajib menerima pendidikan selama 12 tahun dari jenjang SD sampai SLTA.
Pemerintah Pusat juga telah menggratiskan pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sebab, jika mereka tidak bersekolah tentu ke depannya bisa menjadikan beban negara.
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lebak sudah mengembangkan inovasi "Gera Sekolah" atau gerakan elaborasi untuk raih agar anak sekolah.
Baca juga: Kemenko PMK kaji wajib belajar 13 tahun tanamkan pendidikan karakter
Baca juga: BRIN: Wajib belajar 12 tahun masih menjadi tantangan pemerintah
Bantuan dana berkelanjutan itu sampai lulus mengikuti pendidikan kesetaraan paket A dan B yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di masing-masing wilayah.
Pemerintah daerah menyelamatkan anak -anak itu agar bisa belajar di PKBM yang bergerak bidang pendidikan nonformal dan masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
"Semua anak yang melanjutkan pendidikan di PKBM itu gratis dan mereka diberikan bantuan Rp400 ribu untuk ongkos transportasi dan keperluan belajar serta jajan, sebab anak-anak itu dari keluarga tidak mampu ekonomi," kata Paryono.
Menurut dia, selama ini, angka putus sekolah di Kabupaten Lebak relatif kecil untuk jenjang SD hanya 0,05 persen dan SMP 0,92 persen, sedangkan SMA ditangani Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
Pemerintah Kabupaten Lebak melalui inovasi "Gera Sekolah" menjalin kerja sama bersama semua pemangku kepentingan atau stakeholder, mulai pemerhati pendidikan, tokoh agama maupun elemen masyarakat agar anak -anak bersekolah dan menerima pendidikan.
Selain itu juga pendidikan sangat menentukan kemajuan bangsa untuk dapat mengatasi kemiskinan ekstrem dan kebodohan.
Oleh karena itu, katanya, anak-anak harus memiliki pendidikan yang lebih baik untuk kemajuan bangsa dan negara.
Baca juga: BPS: 50 persen provinsi masih perlu didorong wajib belajar 9 tahun
Baca juga: Kemendikbudristek siapkan Rp199,95 miliar dukung anak bersekolah