Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel) mengatakan dana potensi dana kelolaan perbankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 di provinsi ini mencapai Rp82,11 triliun.

“Untuk dana kelolaan APBN sebesar Rp38,43 triliun, dan dana kelolaan APBD sebesar Rp43,68 triliun,” kata Kepala Kanwil DJPb Kalsel Syafriadi, di Banjarmasin, Kamis.

Berkaitan dengan dana kelolaan itu, dia mengungkapkan total transaksi penerimaan negara melalui modul penerimaan negara generasi ketiga (MPN G3) sampai dengan semester satu 2024, telah melebihi 787 ribu transaksi dengan nilai Rp12,9 triliun.

“Kemudian berdasarkan hasil monitoring pada semester satu, satuan kerja telah melakukan transaksi virtual account (VA) menggunakan cash management system (CMS) mencapai 110.986 transaksi atau 86,66 persen,” ujar Syafriadi.

Selain itu, dia menyebutkan total transaksi kartu kredit pemerintah (KKP) semester satu mencapai Rp11,6 miliar atau meningkat sebanyak 50,64 persen jika dibanding tahun lalu pada periode yang sama termasuk tren penerbitan KKP ini juga mengalami peningkatan.

Lebih lanjut, Syafriadi mengatakan untuk implementasi Digipay Satu di Kalsel telah mencapai 2.430 transaksi dengan nominal sebesar Rp3,1 miliar, Digipay Satu ini digunakan oleh satuan kerja mitra bank BRI, BNI, dan Mandiri.

“Catatan positif ini mengantarkan DJPb Kalsel meraih juara satu nasional dalam hal jumlah transaksi terbanyak Digipay Satu di seluruh Indonesia,” ujarnya lagi.

Berdasarkan prestasi ini pula, DJPb Kalsel memberikan penghargaan kepada sejumlah perbankan, terbaik satu kinerja collecting agent periode semester satu 2024 diraih oleh Bank Mandiri Region IX Kalimantan.

Kemudian terbaik satu transaksi penerimaan negara terbanyak diraih Bank Pembangunan Daerah Kalsel, sedangkan terbaik satu nilai penerimaan negara terbanyak kategori bank swasta diraih Bank Permata Banjarmasin.
Baca juga: DPRD Kalsel mengesahkan APBD 2024 sebesar Rp10 triliun
Baca juga: Petani Hulu Sungai Tengah dapat bantuan peremajaan karet 350 hektare