Jakarta (ANTARA) - Sebanyak enam unit helikopter water boombing atau penyiraman air dari udara dikerahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat upaya memadaman api kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

"Satu unit baru ditambah hari ini sehingga total enam unit helikopter yang sedang beroperasi penyiraman air dari udara," kata Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Jin Gafur dalam siaran daring bertajuk “Teropong Bencana” Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diikuti di Jakarta, Rabu.

Gafur menjelaskan bahwa kondisi saat ini Riau sangat membutuhkan keberadaan helikopter tersebut untuk memadamkan api karhutla sehingga sebarannya tidak terus meluas.

Data inventaris dari tim Pengendalian Operasi BPBD Riau mencatat pada 23 Juli 2024 ada sekitar 1.073 hektare luas lahan hutan, mineral, dan gambut yang terbakar atau bertambah 13 hektare dari akhir Juni 2024.

Titik api karhutla pertama terdeteksi di Kabupaten Bengkalis, namun belum selesai dilakukan penanganan, menurut dia, dalam hitungan hari tim gabungan pengendalian darat kembali mendapati titik api lain di Pelalauan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan seterusnya.

Gafur mengakui bahwa wilayah yang terbakar sedang mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga sumber penampung air terus mengering dan mempersulit upaya penyiraman oleh tim gabungan darat.

"Kalaupun ada sumber air yang bisa dimanfaatkan lokasinya sangat jauh. Lebih kurang satu kilometer jaraknya dari titik api. Maka petugas kami harus sambung-menyambung selang," katanya.

Karena itu, dia menilai bantuan penyiraman air dari udara oleh enam helikopter (kapasitas 5.000 liter air) itu bisa lebih cepat memadamkan api di kawasan yang masih terbakar. Termasuk pula dua pesawat patroli karhutla bantuan pemerintah pusat yang beroperasi di Provinsi Riau sejak Maret.

Dia juga memastikan bahwa tim gabungan darat terdiri atas BPBD, Manggala Agni, TNI/Polri, dan relawan juga terus melakukan pembasahan pada lahan yang belum terbakar sebagai mitigasi jangan sampai ikut terdampak, termasuk penegakkan hukum bila ditemukan ada potensi kesengajaan dari manusia dalam kebakaran yang terjadi.

Hal ini sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah Provinsi Riau yang juga sudah menetapkan status tanggap darurat Karhutla sampai dengan November 2024.