"Bu Risma harus konsentrasi dan tidak boleh terpengaruh. Selama ini kepemimpinan beliau sangat baik dan harus dilanjutkan," ujarnya di sela diskusi publik bertema "Risma Teraniaya" yang diselenggarakan Solusi Pemuda Indonesia (SPI) di Surabaya, Kamis.
Pihaknya berharap kepentingan-kepentingan politik tertentu tidak semakin memperkeruh suasana dan membuat Risma terganggu kinerjanya. Sejak dilantik menjadi wali kota pada 2010, Risma telah menunjukkan dan membuktikan kecintaan serta kepeduliannya terhadap masyarakat.
"Karenanya, kami berharap elit-elit politik yang tujuannya hanya ingin menunggangi polemik ini untuk tidak semakin memperkeruhnya. Semua ini demi masyarakat dan kemajuan Surabaya. Apalagi, Risma masih dicintai rakyatnya," kata akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tersebut.
Pada kesempatan sama, Anggota SPI Jatim yang juga salah satu pembicara, Umar Farouq, mengatakan sudah seharusnya kepala daerah tidak tunduk pada kepentingan partai politik, termasuk partai politik pengusung.
"Sesudah dilantik sebagai kepala daerah, maka tanggung jawabnya kepada masyarakat, bukan kepada partai, karena itu seluruh kepala daerah di Indonesia diimbau untuk tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat," katanya.
Jikalau ada partai pengusung yang mencoba mengekang maka kepala daerah harus berani melawannya. "Itu sudah dibuktikan Risma karena sudah berani melawan, meskipun dia dianiaya. Ini harus menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya," kata Umar.
Dia berharap besarnya dukungan berbagai elemen masyarakat se-Indonesia membuat Risma tetap kuat, sehingga pengabdiannya tidak terganggu dengan adanya polemik ini.
"Sosok Risma adalah pemimpin yang diidam-idamkan masyarakat sekarang. Kita harus menyatukan barisan mendukung dan melindunginya dari intrik-intrik politik," kata dia.
Hal senada disampaikan Sekretaris SPI Jatim, Mukhlisol Maulidin. Pihaknya yakin efektifitas kerja Risma sebagai wali kota tidak terganggu meski polemik terjadi saat ini.
Ia berharap wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut lebih mengedepankan kepentingan rakyat yang mempercayainya.
Terkait kurang harmonisnya hubungan dengan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana yang baru dilantik beberapa waktu lalu, pihaknya menilai wajar.
Selain pernah memimpin pemakzulan terhadap Risma, Wisnu melalui PDI Perjuangan kerap berseberangan dengan Risma.
"Risma diusung dari PDI Perjuangan. Seharusnya saat ini yang menangani internal partainya dan jangan sampai pihak lain campur tangan, sebab yang rugi pasti PDI Perjuangan sendiri. Apalagi Risma memiliki kekuatan massa yang mencintainya," kata dia.
Di bagian lain, pakar hukum asal Universitas Airlangga Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana menilai ketidakharmonisan Risma dengan Wisnu sudah bisa diprediksi dan memang tidak cocok. Apalagi dulu Wisnu pernah mencoba menggulingkan Risma dari jabatannya.
Ia bahkan mengaku heran mengapa PDI Perjuangan tidak meminta persetujuan Risma sebagai wali kota untuk memunculkan nama pendampingnya.
"Seharusnya PDI Perjuangan memberikan kesempatan kepada Risma untuk memilih. Saya juga berharap jangan ada yang mengganggu Risma membangun kota," kata dosen Fakultas Hukum Unair tersebut.
Sementara itu mewakili warga, tokoh masyarakat Surabaya, Mat Mochtar meminta "arek-arek Suroboyo" mengawal Risma hingga masa jabatannya berakhir pada 2015.
Ia menilai selama dipimpin Risma, Surabaya berubah dan lebih tertata, baik penataan kota, pembangunan, hingga penghijauan.
"Jangan sampai ada yang mengganggu dan mempengaruhi kinerja beliau. Meski tanpa wakil wali kota, Risma sanggup dan itu sudah terbukti saat Bambang DH mundur lalu. Kalau itu lebih baik, mengapa dipaksakan ada wakil?," katanya.
(KR-FQH/E011)