Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memimpin penyusunan riset tentang Remote Audit for SAIs: Future and Challenges untuk komunitas SAI di Asia (ASOSAI/Asian Organization of Supreme Audit Institutions).

Penunjukan ini ditetapkan dalam pertemuan ASOSAI Governing Board ke-57 tahun 2021 yang beranggotakan 17 SAI anggota ASOSAI dan tiga SAI observer dari ARABOSAI (Arab Organization for Supreme Audit Institutions).

“Riset dan kolaborasi merupakan hal penting yang diperlukan untuk perkembangan dan keberhasilan SAI,” ujar Wakil Ketua BPK Hendra Susanto dalam acara wrap up meeting yang dihadiri 27 peserta dari 13 SAI anggota di Bali, dikutip dari keterangan resmi BPK di Jakarta, Rabu.

Dalam penelitian ini, dikupas persoalan tentang bagaimana SAI memanfaatkan disrupsi ganda kemajuan teknologi dan pandemi COVID-19 untuk menerapkan audit jarak jauh. Pengalaman dan insight SAI yang mengeksplorasi berbagai dimensi, seperti konsep dan definisi audit jarak jauh, pelaksanaan audit lapangan, pelaporan, quality assurance dan isu relevan lainnya tercermin dalam riset tersebut.

"Kedua hal tersebut (riset dan kolaborasi) mendorong peningkatan pengetahuan dan expertise, kualitas dan dampak audit sekaligus membangun komunitas SAI yang lebih kuat. Dengan riset dan kolaborasi, SAI akan memiliki fondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas," ungkap Hendra.

Sejak tahun 2022 hingga 2024, BPK telah memimpin enam pertemuan secara daring untuk mendiskusikan konten dari riset dimaksud

Untuk pertemuan terakhir yang bertujuan menyetujui riset dimaksud, BPK menyelenggarakan wrap up meeting pada selama 23-24 Juli 2024 di Bali.

Nantinya, hasil dari pertemuan ini berupa research paper yang telah disetujui SAI anggota, akan dibawa ke pertemuan ASOSAI Governing Board ke-60 di India pada bulan September 2024. Dalam pertemuan governing board tersebut, riset paper tentang Remote Audit-Future and Challenges akan ditetapkan secara resmi.

Baca juga: BPK turunkan opini LK Kementerian ESDM tahun 2023 jadi WDP
Baca juga: BPK ungkap masalah laporan keuangan Bappenas dan BSN tahun 2023
Baca juga: Jaga akuntabilitas dana haji, BPKH raih predikat WTP ke-6 beruntun