Pekanbaru (ANTARA News) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta bantuan TNI dan Polri untuk menerjunkan masing-masing sebanyak dua batalyon atau sekitar 1.500 personel untuk membantu pemadaman kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau.

"Surat untuk Panglima TNI dan Kapolri segera dikirim untuk meminta bantuan paling tidak dua batalyon pasukan di Riau," kata Sekretaris Utama BNPB Fatchul Hadi kepada Antara usai rapat koordinasi Tanggap Darurat Asap di kantor Gubernur Riau, di Pekanbaru, Rabu.

Pasukan yang dikerahkan bisa menggunakan personel yang ada di Polda Riau maupun Korem 031 Wira Bima.

Ia mengatakan, BNPB juga akan meminta bantuan personel TNI AU namun jumlahnya belum dipastikan. Meski begitu, bantuan dari TNI AU sangat dibutuhkan khususnya untuk armada pesawat selama tanggap darurat.

"Dari TNI AU kita butuh satu pesawat Cassa dan helikopter," ujarnya.

Ia mengatakan pembiayaan mobilisasi pasukan akan menggunakan anggaran BNPB. Polda Riau diminta untuk terus melakukan penegakkan hukum, dan menjaga lahan-lahan yang berpotensi dibakar kembali.

Gubernur Riau Annas Maamun mengatakan status Tanggap Darurat Asap mulai berlaku pada tanggal 26 Februari dan akan dievaluasi setiap dua pekan. Ia mengatakan, Pemprov Riau sudah siap menggunakan dana tanggap darurat sekitar Rp10 miliar untuk pemadaman kebakaran.

"Tapi kami takut itu tidak cukup, karena itu butuh bantuan dari BNPB khususnya untuk sewa pesawat karena pemadaman lewat darat yang biasa tidak lagi cukup," katanya.

Komandan Posko Tanggap Darurat yang juga Komandan Korem 031 Wira Bima Brigjend TNI, Prihadi Agus Irianto, mengatakan saat ini sudah ada 150 personel TNI yang berada dilapangan untuk membantu pemadaman dan membantu warga di barak pengungsian.

"Kami juga sudah siap untuk menerjunkan dua batalyon seperti permintaan BNPB. Namun, sebelumnya kita harus bersiap peralatan dulu dan mempelajari kondisi lapangan," katanya.(*)